Sistem Jamali memiliki kapasitas pembangkit terbesar, jaringan transmisi terluas, serta cadangan daya yang selama bertahun-tahun dikenal melimpah. Karena itu, sistem tersebut kerap dianggap sebagai fondasi utama ketahanan energi Indonesia.
Data Kementerian ESDM
Data Kementerian ESDM menunjukkan kapasitas pembangkit terpasang di sistem Jamali mencapai 44.857,2 MW.
Angka tersebut berasal dari pembangkit milik PLN sebesar 41.472,7 MW serta pembangkit non-PLN sebesar 3.382,5 MW.
BACA JUGA: Revitalisasi Tegalpanas dan Gembol Masih Dimatangkan, Bupati Semarang Libatkan Forkopimda
Kapasitas pembangkit di wilayah Jamali menyumbang lebih dari separuh total kapasitas pembangkit nasional.
Secara keseluruhan, kapasitas pembangkit listrik Indonesia tercatat melebihi 73.735,7 MW.
Pengamat ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution (ISEAI), Ronny P.
Sasmita, menilai pemadaman bergilir pada sistem Jamali menjadi pengingat bahwa cadangan daya yang melimpah belum tentu menjamin pasokan listrik tetap andal.
Menurutnya, istilah oversupply selama ini lebih banyak merujuk pada perbandingan kapasitas terpasang dengan beban puncak.
Sementara itu, berbagai faktor yang jauh lebih kompleks turut memengaruhi tingkat keandalan sistem kelistrikan.
Ronny menjelaskan bahwa berbagai aspek memengaruhi keandalan sistem kelistrikan.
Faktor tersebut meliputi kesiapan pembangkit, kondisi jaringan transmisi, fleksibilitas operasi, serta pengelolaan beban listrik.
Menurutnya, cadangan daya yang besar secara teori tidak selalu menjamin sistem bebas gangguan.
Kerentanan tetap dapat muncul akibat hambatan pada jaringan transmisi, masalah teknis pada pembangkit utama, atau ketidakseimbangan pasokan antardaerah dalam jaringan interkoneksi.
BACA JUGA: Sistem SPMB Jateng Sempat Error, Gus Yasin Telusuri Aduan Orang Tua yang Gagal Daftarkan Anaknya
Ronny menilai sistem Jamali sebagai jaringan interkoneksi terbesar dan paling kompleks di Indonesia.
Karena itu, gangguan pada satu titik dapat menimbulkan dampak berantai jika sistem proteksi serta pengelolaan beban tidak berfungsi secara optimal.
Pandangan tersebut mengarahkan perhatian pada kualitas pengelolaan sistem kelistrikan nasional. Perdebatan tidak lagi berfokus pada ketersediaan energi semata.
Menurutnya, peristiwa ini lebih berkaitan dengan keandalan operasional dan tata kelola sistem kelistrikan.
