SURAKARTA, beritajateng,tv – Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Bank Jateng menggelar evaluasi dan tes operasional implementasi transaksi non tunai bagi pemerintah desa di Jawa Tengah. Acara tersebut berlangsung pada 3 dan 4 Juli 2024 di Kota Solo.
Hal ini merupakan wujud dalam upaya mendukung percepatan digitalisasi dan optimalisasi transaksi non-tunai di desa.
Luthfi selaku Direktur Fasilitasi Perencanaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Serta Dispermadesdukcapil, dan Bank Jateng atas dukungan mereka terhadap program pemerintah dalam implementasi transaksi non tunai melalui SISKEUDES-Link.
BACA JUGA: Gandeng Bank Jateng, PT TWC Teken MoU Kerja Sama Majukan UMKM Kampung Seni Borobudur
Tri Harso Widirahmanto selaku Kepala Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, menjelaskan bahwa aplikasi SISKEUDES-Link merupakan sistem verifikasi pencairan belanja yang menghubungkan Siskeudes Online dengan CMS Bank Jateng menggunakan kode pembayaran atau ID billing.
“Dengan adanya implementasi transaksi non tunai melalui SISKEUDES-Link ini, maka akan memastikan pajak setiap transaksi belanja akan terbayarkan secara langsung,” jelas Tri Harso.
Selain kemudahan dan kepatuhan dalam pembayaran pajak, aplikasi SISKEUDES-Link memungkinkan penatausahaan keuangan berlangsung secara real time. Ini meningkatkan keamanan transaksi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.
Bendahara desa kini dapat melakukan transaksi belanja langsung dari kantor desa tanpa harus ke bank. Sehingga menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi kerja.
“SISKEUDES-Link berbasis CMS Bank Jateng memberikan kemudahan bagi bendahara desa dalam pengelolaan keuangan desa,” tambah Tri Harso.
Plt. Direktur Utama Bank Jateng, Irianto Harko Saputro, menambahkan bahwa SISKEUDESLink berbasis CMS Bank Jateng juga berperan dalam memberikan literasi perbankan kepada masyarakat hingga pelosok desa.
“Program ini mendukung Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dan bertujuan memicu Perluasan Akses Keuangan Daerah (PAKD),” ujar Irianto.
BACA JUGA: Bank Jateng dan Pemkot Solo Luncurkan Kartu Kredit Indonesia Berbasis QRIS
