SEMARANG, beritajateng.tv – Pengamat politik Universitas Diponegoro (Undip), Nur Hidayat Sardini (NHS), mengkritik jalannya debat perdana Pilgub Jawa Tengah 2024 pada Rabu, 30 Oktober 2024 lalu. NHS menilai, kedua pasangan calon (paslon) tersebut tidak menjanjikan maupun memaparkan visi-misi yang bisa dilihat hasil kerja nyatanya dalam 100 hari.
Bahkan, kata dia, apa yang Andika Perkasa–Hendrar Prihadi dan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen paparkan sekadar membaca dokumen visi-misi masing-masing yang terlampir di laman Komisi Pemilihan Umum (KPU).
BACA JUGA: Ahmad Luthfi Singgung Nama Desa Temparak saat Debat Pilgub Jateng, Ini Hasil Cek Faktanya
“Tidak lebih, tidak kurang, saya kira masing-masing paslon itu normatif dalam nada garis datar. Tidak ada gebrakan yang mereka janjikan,” ungkap NHS.
Kaprodi Ilmu Pemerintahan FISIP Undip itu bahkan menilai Luthfi-Yasin bak seekor bebek. Sebab, menurutnya, Luthfi-Yasin kerap membebek, mengikuti apa yang lawan politiknya sampaikan.
“Dan ini yang penting, kok malah ngebebek. Misalnya paslon nomor dua [Luthfi-Yasin] mengikuti apa pun yang paslon satu [Andika-Hendi] lakukan,” jelas dia.
NHS sebut kedua paslon Pilgub Jawa Tengah 2024 tak terlalu menguasai masalah
Dalam hematnya, kedua paslon tak begitu menguasai masalah. Ia menyebut baik Andika-Hendi dan Luthfi-Yasin tak menggunakan alokasi waktu dengan semaksimal mungkin.
“Saya sangat terganggu penonton, mereka tampaknya tidak banyak menguasai masalah. Dari beberapa segmen, hanya segmen terakhir yang alokasi waktunya terpenuhi. Segmen sebelumnya selalu menyisakan satu menit, itu, artinya apa? Jangan-jangan mereka gak kaya khasanah untuk memahami problematika Jateng yang kompleks,” tutur NHS.
BACA JUGA: Debat Pilgub Jateng 2024, Ahmad Luthfi Salah Sebut: Jika Kami dan Pak Hendi Menang…
Tak ada satu paslon pun yang menurutnya benar-benar memahami masalah di Jawa Tengah. Hal itu tampak dalam perhelatan debat beberapa hari lalu.
Atas hal itu, NHS mengkritik pencalonan kepala daerah, utamanya pada Pilgub Jawa Tengah 2024, yang tak berproses sejak awal di partai politik (parpol).
“Mereka juga gak paham tentang apa yang sedang terjadi di Jateng. Itulah kenapa orang harus berproses sejak awal di partai politik, di bawah, tokoh masyarakat, dan segala macam. Mereka tidak banyak memiliki khazanah kekayaan dalam pemahaman yang lebih komprehensif,” tandas NHS. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
