SEMARANG, beritajateng.tv – Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong adanya bantuan dari Kementerian Pertanian RI (Kementan) bagi lahan sawah yang terdampak banjir di wilayah Pantura. Bantuan tersebut diperlukan menyusul banyaknya tanaman pertanian yang mati akibat terendam banjir.
Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sri Hartini, mengatakan DPRD telah menjalankan fungsi pengawasan dengan turun langsung ke lapangan untuk melihat dampak banjir, khususnya di sektor pertanian.
“Tupoksi dari anggota DPRD itu adalah komisi pengawasan. Ketika terjadi bencana, tentunya kita turun ke lapangan, kemudian ditindaklanjuti dengan mendata bersama Dinas Pertanian, mana-mana yang terdampak banjir, terutama di sektor pertanian,” ujar Sri usai rapat paripurna di Gedung Berlian, Kota Semarang, Senin, 2 Februari 2026.
BACA JUGA: Banjir Rendam 437,76 Hektare Sawah di Kudus, Pemprov Jateng Bantu Petani Ajukan Klaim Asuransi
Ia menyebut, pihaknya juga telah menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan, salah satunya di Kabupaten Kudus. Dari hasil turun lapangan, warga banyak mengeluhkan persoalan infrastruktur karena banjir yang terjadi hampir setiap tahun.
“Saya kemarin juga sudah turun ke lapangan, terutama di Kudus dapil saya. Aspirasi masyarakat itu rata-rata soal infrastruktur, karena banjir ini langganan setiap tahun,” kata Sri.
Terkait lahan sawah yang terdampak banjir, Sri menyatakan Komisi B akan memfasilitasi komunikasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pertanian, agar petani bisa memperoleh bantuan bibit pengganti.
“Nanti kita akan fasilitasi, komunikasikan dengan pemerintah, terutama Kementerian Pertanian. Tanaman yang kena banjir dan mati itu nanti bisa dimintakan bantuan bibit,” jelas Sri
Perihal mengenai luasan lahan pertanian yang terdampak banjir, Sri mengatakan data detail masih berada di Dinas Pertanian dan belum dapat terpastikan secara menyeluruh.
“Datanya masih di Dinas Pertanian. Totalnya persis saya belum melihat lagi, karena banjirnya juga belum semua surut. Di sawah masih banyak yang kebanjiran,” ujarnya.
BACA JUGA: Pembangunan Tak Boleh Caplok Lahan Sawah, Menteri ATR/BPN Usulkan Bangunan Vertikal
Politisi Gerindra itu menambahkan, dorongan Komisi B tidak hanya sebatas pendataan, namun juga memastikan adanya skema bantuan bagi petani terdampak bencana.
“Untuk bantuan bibit itu sebenarnya sudah ada anggarannya. Kami akan bantu fasilitasi, termasuk mendorong dinas di kabupaten agar bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Khususnya Kementerian Pertanian,” pungkas Sri. (*)
Editor: Farah Nazila
