Terkait banyaknya guru di Jawa Tengah yang di angkat sebagai PPPK paruh waktu, Messy menyebut kelanjutan kontrak mereka tidak bisa di generalisasi.
Menurutnya, perpanjangan atau pengangkatan lanjutan tetap bergantung pada evaluasi kinerja, kebutuhan daerah, serta ketersediaan anggaran.
“Tentunya dinilai kinerjanya, ada yang dilepas, ada juga yang tetap diangkat. Itu sesuai dengan kinerja, kebutuhan daerah masing-masing, dan juga anggaran yang ada,” pungkas Messy.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan untuk mengangkat 32 ribu pegawai SPPG sebagai ASN dengan status PPPK per 1 Februari 2026. Hal itu terungkap oleh Kepala BGN Dadan Hindayana dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI pada Selasa, 20 Januari 2026.
Senada dengan Messy, Anggota Komisi IX DPR RI sekaligus Ketua Fraksi PKB MPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, menilai pemerintah juga harus memperhatikan nasib guru honorer dan tenaga kesehatan agar mendapat peluang yang sama untuk menjadi PPPK.
“PKB mengapresiasi keputusan BGN ini, namun agar tidak menimbulkan kegelisahan di masyarakat, kami meminta pemerintah segera membuat regulasi untuk mempercepat pengangkatan guru honorer dan tenaga kesehatan dengan status PPPK juga,” ujar Neng Eem di Gedung DPR/MPR Jakarta, Jumat, 23 Januari 2026.
BACA JUGA: Target Penerima Manfaat MBG 82,9 Juta, Kopdes Jadi Tulang Punggung Pasokan Pangan
Ia menambahkan, ada video yang viral di media sosial memperlihatkan kekecewaan para guru honorer. Hal itu karena gajinya lebih kecil daripada sopir mobil program MBG. Jika hal ini tidak pemerintah tanggapi serius, kata dia, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kekecewaan yang lebih luas di kalangan guru honorer.
“Ingat, guru honorer ini berjasa besar untuk mencerdaskan anak-anak penerus bangsa. Begitu juga tenaga kesehatan yang memiliki andil besar dalam peningkatan kualitas SDM kita. Sehingga harus mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi P3K agar adil,” tegasnya. (*)
Editor: Farah Nazila
