SEMARANG, beritajateng.tv – Beberapa waktu yang lalu, puluhan Guru Besar Universitas Diponegoro (Undip) mengeluarkan pernyataan sikap dan petisi terkait demokrasi. Mereka mengkritisi cacatnya kondisi demokrasi Indonesia dalam kontestasi Pemilu 2024.
“Keprihatinan diawali dengan runtuhnya etika dan moral sejak adanya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023,” ujar Prof Fakultas Perikanan dan Kelautan Undip, Suradi Wijaya Saputra dalam aksi bertajuk Indonesia dalam Darurat Demokrasi, Rabu, 7 Februari 2024 silam.
Uniknya, sesaat sebelum pernyataan Guru Besar itu, Rektor Undip Prof Dr Yos Johan Utama SH M.Hum justru mengemukakan pendapat yang berbeda. Melalui unggahan pernyataan sikap pada media sosialnya, Yos menghimbau beberapa hal.
BACA JUGA: Paksa Temui Pj Nana Sudjana, Puluhan Mahasiswa Semarang Bawa Pesan ‘Makzulkan Jokowi’
Antara lain terkait hak konstitusional bahwa setiap orang dapat menyampaikan pendapat di muka umum, namun harus beserta sikap bertanggung jawab.
“Oleh karena itu, silakan saja Anda menggunakan hak-hak itu. Tetapi juga jangan memaksa orang lain karena orang lain punya pemikiran yang berbeda pula,” katanya dalam video singkat tersebut.
Mahasiswa Undip pilih turun ke jalan tuntut pemakzulan Jokowi
Di sisi lain, dalam merespon dinamika politik saat ini, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Undip memutuskan turun ke jalan dalam aksi bersama Aliansi Masyarakat Sipil Jateng, di depan Kantor Gubernur Jateng, Senin, 12 Februari 2024.
Bersama ratusan mahasiswa dan masyarakat sipil lainnya, mereka menuntut pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ketua BEM Undip, Farid Darmawan menjelaskan, keikutsertaan Undip pada aksi hari ini menyusul sikap civitas akademika kampus yang telah lebih dulu mengkritisi rusaknya kehidupan demokrasi.
“Bagaimana kita menyuarakan secara lebih lantang melalui aksi nyata turun ke jalan,” ujarnya kepada beritajateng.tv.
Adapun poin-poin yang pihaknya suarakan tidak jauh dari pernyataan sikap sebelumnya. Yaitu menyoroti persoalan demokrasi.
Antara lain desakan untuk kembali menegakkan dan menjunjung tinggi hukum yang saat ini ia anggap telah rusak.
“Kami melihat saat ini demokrasi dilucuti secara terang-terangan lalu kerusakan terhadap etika dan moral sudah mencapai titik nadi. Kami minta pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia kembali mengawal pembumian terhadap etika dan moral untuk mengamankan dari potensi kerusakan yg lebih parah,” ucapnya.
BACA JUGA: Masa Tenang, Timnas AMIN Jateng Bakal Gelar Doa Bersama di Semarang
Selain itu, Farid juga menuntut pemerintah untuk menjamin pelaksanaan Pemilu secara aman dan damai tanpa ada intimidasi dan segala bentuk pemaksaan.
“Pemerintah harus kembalikan marwah demokrasi dengan kembali menjalani menjunjung etika dan moral serta mengajak masyarakat mengawal jalannya kehidupan berdemokrasi,” pungkasnya.(*)
Editor: Farah Nazila
