SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberi relaksasi pajak kendaraan bermotor (PKB) lewat program Jateng Bebas mulai 21 September hingga 28 Desember 2026.
Kebijakan tersebut berupa pembebasan sanksi administrasi atau denda PKB serta pembebasan pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah, Muhamad Masrofi, mengatakan kebijakan tersebut diberikan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
“Ini kami lakukan agar ada peningkatan kepatuhan pajak, pembayaran pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah,” kata Masrofi saat konferensi pers di Kantor Bapenda Jateng, Jumat, 18 September 2026.
Melalui kebijakan tersebut, kata Masrofi, masyarakat yang memiliki tunggakan PKB dapat membayar kewajiban pajaknya tanpa dikenakan sanksi administrasi selama periode program.
Pajak Kendaraan Kedua hingga Seterusnya Bebas Progresif
Selain pembebasan denda, Pemprov Jateng juga memberikan pembebasan pajak progresif bagi masyarakat yang memiliki lebih dari satu kendaraan bermotor.
Masrofi mengatakan, kepemilikan kendaraan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya biasanya dikenakan pajak progresif. Namun, melalui kebijakan ini, masyarakat mendapat pembebasan pajak progresif selama periode program.
“Biasanya kan kita kena pajak progresif. Namun dengan pembebasan yang mungkin wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu kendaraan bermotor itu tidak kena pajak progresif sampai dengan tanggal 28 Desember 2026,” jelasnya.
BACA JUGA: Denda Tunggakan PBB 2013–2024 Dihapus, Bayar Pokok Pajak Saja hingga September 2026
Pemprov Jateng Sudah Beri Diskon PKB 5 Persen pada Februari
Program pembebasan denda PKB dan pajak progresif ini menjadi bagian dari rangkaian relaksasi pajak kendaraan yang diberikan Pemprov Jateng sepanjang 2026.
Sebelumnya, pada Februari 2026, Pemprov Jateng telah memberikan relaksasi berupa diskon PKB sebesar 5 persen. Program tersebut juga tercatat dalam layanan resmi Bapenda Jateng dan berlaku hingga akhir 2026.
Masrofi mengatakan, relaksasi dilakukan secara bertahap untuk mendorong masyarakat yang masih menunggak agar kembali memenuhi kewajiban pajaknya.
