SEMARANG, beritajateng.tv – Serikat pekerja PT Victory Apparel, mengungkapkan pembayaran pesangon bagi buruh yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan garmen tersebut masih menggunakan skema 0,5 kali ketentuan, meski sebelumnya Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, meminta perusahaan mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168 Tahun 2024.
Ketua Serikat Pekerja PT Victory Apparel, Lusi, mengatakan lebih dari 200 pekerja yang masuk gelombang pertama PHK telah menerima pembayaran pesangon. Namun nominal yang diterima masih mengacu pada skema 0,5 kali sebagaimana diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 yang merupakan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja.
“Ada sekitar 200 lebih yang menerima pesangon tahap satu. Ini bukti perusahaan tetap berpegang teguh pada acuan 0,5 dan juga adanya intimidasi buat karyawan. Perusahaan tidak mau memberikan hak-hak buruh sesuai seperti yang Bapak Said Iqbal sampaikan,” ujar Lusi saat wartawan hubungi pada Senin, 3 Agustus 2026.
Menurutnya, pekerja yang telah dirumahkan mulai menerima transfer pesangon. Tetapi besarannya dinilai tidak memperhitungkan masa kerja maupun komponen lain yang seharusnya menjadi hak pekerja.
BACA JUGA: Said Iqbal Datangi PT Victory Apparel, Minta Kemnaker Selidiki Intimidasi Buruh Saat Teken Pesangon
Lusi menunjukkan salah satu bukti transfer pesangon sebesar Rp43.476.693. Ia menilai skema tersebut merugikan pekerja yang telah mengabdi selama puluhan tahun.
“Seharusnya kalau menurut pemerintah dan juga acuan dari undang-undang itu harusnya satu kali dan juga ada uang UPMK (Uang Penghargaan Masa Kerja). Masa kita di samaratakan semua. Masa yang kerja setahun sama 20 tahun sama,” kata Lusi.
Sementara itu, perwakilan manajemen PT Victory Apparel, Fironikha Susyanti, belum memberikan tanggapan terkait polemik besaran pesangon.
“Maaf, kami enggak boleh memberi pernyataan ke media,” ujar Fironikha usai pertemuan dengan Said Iqbal beberapa waktu lalu.
