Dalam pernyataannya yang beritajateng.tv kutip dari laman Humas Kabupaten Pati, Sudewo menyebut bahwa PBB di Pati sudah 14 tahun tidak mengalami penyesuaian, dan angka penerimaannya tertinggal jauh dari daerah tetangga seperti Jepara (Rp75 miliar), Kudus dan Rembang (Rp50 miliar). Sementara Pati hanya mengumpulkan Rp29 miliar per tahun.
“Ketimbang Jepara, Kudus, dan Rembang, kita tertinggal jauh. Padahal secara potensi, kita lebih besar,” tegas Sudewo dalam keterangan resminya pada Selasa, 5 Agustus 2025.
Namun, kebijakan ini mendapat reaksi keras dari masyarakat. Warga menganggap kenaikan 250 persen terlalu drastis dan tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi riil.
Protes mulai bergulir di media sosial, dan rencana unjuk rasa besar-besaran di Alun-Alun Pati telah bakal berlangsung pada 13 Agustus 2025.
Tantangan Awal Masa Jabatan
Langkah Sudewo dalam menaikkan PBB-P2 menjadi ujian besar di awal masa jabatannya. Meski dimaksudkan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengejar ketertinggalan fiskal, kebijakan ini dinilai kurang memperhitungkan daya beli masyarakat serta kesiapan sosial-ekonomi di tingkat bawah.
Kini, masyarakat menunggu apakah Sudewo akan membuka ruang dialog atau merevisi kebijakan tersebut.
Satu hal yang pasti, keputusan ini jadi salah satu kepala daerah yang paling ramai masyarakat soroti di Jateng baru-baru ini. (*)
