Cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya di DPR, yaitu PDI Perjuangan dan PPP, untuk mengajukan hak interpelasi hingga hak angket. Hal ini, menurutnya, bahkan telah tersampaikan dalam rapat Tim Pemenangan Nasional pada Kamis, 15 Februari 2024 lalu.
“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” ujar Ganjar dalam sebuah wawancara, Senin 19 Februari 2024.
Ganjar mengatakan hak angket menjadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait dengan penyelenggaraan Pilpres 2024 yang terduga sarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
Usulan penggunaan hak-hak ini kemungkinan akan menjadi pembahasan pada pembukaan sidang DPR pada Maret mendatang.
BACA JUGA: Temui Berbagai Kecurangan Pemilu, TPN Bentuk Tim Hukum Pembela Demokrasi dan Keadilan Ganjar-Mahfud
Upaya Ganjar ini Anies Baswedan sambut secara positif.
“Kami yakin bahwa Koalisi Perubahan, Partai NasDem, PKB, PKS, akan siap untuk bersama-sama,” ujar Anies dalam sebuah wawancara, Selasa 20 Februari 2024.
Pendamping Anies, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin pun mengangguk setuju.
“Siap, tiga partai solid, bukan hanya PKB,” ucap Cak Imin. (*)
Editor: Farah Nazila
