Jateng

Anggap Pj Gubernur Tak Punya Kepentingan Politik Tertentu, Pengamat: Waktunya Reformasi Ekonomi Jateng

×

Anggap Pj Gubernur Tak Punya Kepentingan Politik Tertentu, Pengamat: Waktunya Reformasi Ekonomi Jateng

Sebarkan artikel ini
Pj Gubernur Jateng Nana | ekonomi jateng
Pj Gubernur Jateng, Komjen Pol (Purn) Nana Sudjana. (ant)

SEMARANG, beritajateng.tv – Berakhir pada 5 September 2023 besok, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan digantikan oleh seorang Pj Gubernur. Presiden RI Joko Widodo pun telah resmi menunjuk Komjen Pol Nana Sudjana untuk melanjutkan tugas Ganjar sebelum pemilihan Gubernur definitif pada 2024 mendatang.

Berbagai lapisan masyarakat, tak terkecuali pengamat ekonomi, turut memberikan harapannya untuk Pj Gubernur baru. Meskipun hanya menjalankan tugas kurang lebih setahun lamanya, namun peran seorang Pj tentu sangat penting. Pengamat ekonomi asal Universitas Diponegoro, Wahyu Widodo pun meyakini hal ini.

Kepada beritajateng.tv, Wahyu menyebut bahwa seorang Pj Gubernur tak terikat dengan partai politik. Seharusnya, warisan permasalahan Ganjar di bidang ekonomi dapat terselesaikan tanpa campur tangan kepentingan tertentu.

“(Pj Gubernur) secara definitif tidak terafiliasi dengan kepentingan politik yang terlalu besar ya. Kan tidak dipilih dan tidak dicalonkan oleh partai. Meskipun dalam proses politik, penunjukannya terpengaruh juga,” ujar Wahyu, Sabtu, 2 September 2023.

BACA JUGA: Evaluasi 10 Tahun Kebijakan Ganjar Selama Menjabat, Nasib Guru Honorer dan Fasilitas Sekolah Negeri Jadi Sorotan

Bagi Wahyu, hal itu kemudian menjadi kesempatan untuk berbenah secara cepat. Terlebih, pengajar program studi Ekonomi itu meyakini nihilnya beban politik dan kepentingan tertentu yang seorang Pj Gubernur Jateng emban.

“Ini kesempatan untuk bisa melakukan reformasi secara revolusioner, dalam tanda kutip, kalau dia mau. Karena kan dia tidak punya beban politik sama sekali, untuk kemudian bisa fokus kepada aspek-aspek teknokratis. Sehingga ketertinggalan bisa terkejar. Ini ada jeda waktu sampai gubernur yang baru terpilih,” ucapnya.

Ia juga menyinggung Pj Gubernur yang harus menyelesaikan persoalan secara teknokratis ketimbang politis. Artinya, pengambilan keputusan berdasarkan aspek-aspek teknis, bukan berdasarkan kepentingan pihak-pihak tertentu.

“Harapannya justru kepada Pj ini, semoga benar-benar menerapkan konsep teknokratis, sehingga perencanaan pembangunan itu berbasis pada perhitungan efisiensi ekonomi. Tidak begitu terpengaruh dengan deal (kesepakatan) yang sifatnya non teknokratis atau politik.” sambungnya.

Ganjar gencarkan investasi di Jateng, pengamat ekonomi beri catatan penting

Selama 10 tahun memimpin Jateng, Ganjar tak henti-hentinya menggaet investor untuk menanam modal di Jateng. Kendal Industrial Park (KIP) atau Kawasan Industri Kendal tergadang-gadang menjadi proyek investasi berbasis kawasan ekonomi khusus.

Khusus untuk KIP, Wahyu memberikan catatan penting untuk Ganjar, terutama aksesibilitas yang mesti gencar. Ia menyebut pelabuhan sangat berperan penting dalam pembangunan proyek tersebut. Hingga saat ini, Wahyu menilai Pelabuhan Tanjung Mas di Kota Semarang masih jadi satu-satunya yang bisa jadi andalan.

“Kendal itu kan statusnya berubah jadi kawasan ekonomi khusus. Menurut regulasi, desainnya adalah export oriented, artinya tidak bersaing dengan perusahaan domestik sekitarnya. Akses untuk pelabuhan itu menjadi kunci. Jateng punya Pelabuhan Tanjung Mas, tetapi over capacity,” ujarnya.

BACA JUGA: Evaluasi 10 Tahun Kepemimpinan Ganjar, Pengamat Ekonomi Soroti Kemiskinan Ekstrim Hingga Industri di Jateng

Kapasitas berlebih di Pelabuhan Tanjungmas tentu membuat Pemprov mesti memutar otak untuk membangkitkan kembali penggunaan Pelabuhan Kendal secara optimal.

“Langkah-langkah sudah ada, tetapi sejauh ini realisasinya belum. Tentu membangun pelabuhan tidak mudah. Ada pelabuhan Kendal yang saya kira bisa dioptimalisasikan. Itu akan membantu investasi di Jateng,” paparnya.

Selebihnya, Wahyu memberikan catatan penting terkait pengembangan kawasan industri di Provinsi Jateng. Lagi-lagi perihal aksesbilitas yang mesti Pemprov pikirkan matang-matang. Apalagi, dengan regulasi yang jelas di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota.

“Kawasan industri harus didukung infrastruktur dan regulasi yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Aksesbilitas terhadap energi, listrik, gas, dan air, itu semua akan jadi tantangan tersendiri. Meski sudah banyak yang dilakukan, namun untuk kawasan industri itu tidak seperti membalikan tangan. Mesti terintigerasi dengan kebijakan ekonomi lain,” pungkasnya. (*)

Editor: Mu’ammar Rahma Qadafi

Simak berbagai berita dan artikel pilihan beritajateng.tv dengan bergabung ke saluran kami.

Gabung Channel WhatsApp