Ia menegaskan, kasus dugaan mafia tanah itu tetap berjalan dan sudah ada tersangka. Posisi berkasnya pun sudah P19 atau tinggal melengkapi permintaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar P21.
Kombes Pol Johanson Ronald Simamora menyebut, kelengkapan berkas hanya menunggu hasil dari labfor. Sebab, JPU meminta ada hasil labfor specimen tanda tangan untuk melengkapi berkas itu.
“Jadi menganggap apa? Memperlama? itu out ya, karena sudah P19, dan kami hanya melengkapi (berkas) atas permintaan JPU,” ucapnya.
Saat ini, pihaknya hanya menunggu hasil labfor keluar. Namun, pihaknya terus berkoordinasi dengan Labfor terkait penelitian specimen tersebut.
“Kami sedang menunggu hasil dari laboratorium forensik. Untuk berapa lamanya tergantung dari laboratorium forensik. Kita sudah koordinasi dengan laboratorium forensik untuk menanyakan hasilnya, setelah keluar hasilnya kita mengirimkan kembali berkas ke JPU,” ucapnya.
Sebelumnya, dugaan kasus mafia tanah di Kabupaten Blora mendapat perhatian dari Indonesia Police Watch (IPW). Lamanya penanganan kasus itu menjadi sorotan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso.
Sri Budiyono yang menjadi korban dugaan mafia tanah melaporkan hal ke SPKT Polda Jawa Tengah pada tahun 2021 silam. Laporan tersebut di terima dengan tanda bukti laporan Nomor : STTLP/237/XII/2021/JATENG/SPKT tanggal 7 Desember 2021.
Namun hingga saat ini berkas dari penyidik Polda Jateng belum juga rampung. Padahal pihak Polda Jateng sudah menetapkan dua tersangka yaitu oknum anggota DPRD Blora, AA dan Notaris, EE.
Kasus tersebut juga mendapat perhatian dari anggota Komisi III DPR RI Johan Budi, Anggota Watimpres Irjen Pol (Purn) Sidarto Danusubroto, hingga Kompolnas.
Tokoh-tokoh penting itu menyoroti lambannya kasus Sri Budiyono itu di Polda Jateng. Sebab, sejak pelaporan pada 2021, berkas tidak kunjung lengkap.
Sri Budiyono pun sudah menyampaikan surat pengaduan ke beberapa instansi mulai dari Kantor Staf Presiden, hingga Menkopolhukam tertuju pada Menteri Mahfud MD. (*)
Editor: Elly Amaliyah
