SEMARANG, beritajateng.tv – Anggota DPD RI asal Jateng, Abdul Kholik, mengkritik kebijakan pengembangan komoditas pangan yang dinilai hanya mendorong petani menanam tanpa disertai jaminan penyerapan hasil panen.
Hal itu ia sampaikan usai menghadiri Rapat Koordinasi bertajuk “Jawa Tengah Lumbung Pangan Nasional” di Kantor DPD RI Jawa Tengah, Kota Semarang, Jumat, 6 Maret 2026.
Menurut Kholik, Jawa Tengah memang diarahkan untuk fokus pada sejumlah komoditas pangan seperti jagung, kedelai, hingga ubi kayu. Namun, ia menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan kepastian pasar bagi hasil produksi petani.
“Tadi kita mendapat gambaran Jawa Tengah akan fokus pada beberapa komoditas mulai dari jagung, kedelai, kemudian ubi, ubi kayu, dan seterusnya. Tapi tidak ada fasilitasi untuk menyerap apabila Jateng menanam komoditas itu,” ujar Kholik.
Ia menilai kondisi tersebut membuat petani hanya diminta menanam komoditas tertentu tanpa kejelasan siapa yang akan membeli hasil panennya.
“Artinya apa? Ini lagi-lagi hanya suruh kita nanam tapi tidak tahu nanti siapa yang menjadi offtaker,” kata dia.
Kholik Singgung Sistem Tanam Paksa Era Kolonial
Kholik bahkan menilai pola kebijakan seperti itu berpotensi lebih buruk dibanding sistem tanam paksa pada masa kolonial.
Dalam pandangannya, sistem cultuurstelsel atau tanam paksa pada masa penjajahan Belanda, masyarakat memang dipaksa menanam komoditas tertentu, namun hasilnya langsung diserap oleh pemerintah kolonial untuk kebutuhan ekspor.
“Tadi saya mengatakan kondisi seperti ini itu lebih buruk dari kondisi zaman kolonial kalau cara berpikir seperti itu. Dalam kolonial dulu ada mengenal cultuurstelsel, masyarakat disuruh menanam jenis komoditas tapi langsung diserap oleh pemerintah untuk diekspor,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia menilai apabila pemerintah ingin mendorong daerah menanam komoditas tertentu, maka harus ada jaminan penyerapan hasil produksi.
“Mestinya kalau harus ambil pola ini, kalau mau ingin mendorong daerah mewajibkan untuk menanam komoditas tertentu ya harus langsung ada offtaker-nya. Jangan serahkan kepada pasar,” tegasnya.
Risiko Overproduksi dan Harga Anjlok Ancam Petani
Ia menilai jika menyerahkan sepenuhnya penyerapan hasil panen kepada mekanisme pasar, petani berpotensi merugi ketika produksi melimpah dan harga anjlok. Menurutnya, kondisi tersebut sudah berulang kali terjadi di berbagai komoditas pertanian.
“Petani melihat ini komoditasnya bagus, semua berlomba menanam. Akhirnya kemudian over product, harganya jatuh,” katanya.
Ia mencontohkan kasus porang yang sempat menjadi komoditas unggulan di Jawa Tengah namun kemudian mengalami penurunan harga drastis karena produksi berlebih.
BACA JUGA: Ribuan Hektare Sawah di Jateng Terdampak Banjir, Mohammad Saleh Tekankan Perlindungan Petani
“Seperti porang kemarin, Jawa Tengah semua orang tanam porang. Begitu porang banyak akhirnya jatuh harganya,” ujar Kholik.
Hal serupa juga terjadi pada komoditas kakao yang harganya sangat fluktuatif. “Misalnya kakao juga begitu. Kakao pernah Rp90 ribu, tapi lain waktu Rp30 ribu. Nah ini kan ironis sekali,” ucapnya.
Kholik menyebut, kondisi tersebut menunjukkan kebijakan pengembangan komoditas pangan belum konsisten dalam melindungi petani.
“Ini pemerintah sepertinya tanam, tanam, tanam tapi tidak ada kemauan untuk menyerapnya. Sayang sekali,” katanya.
Kholik Turut Soroti Masalah Irigasi Tersier di Jateng
Selain persoalan harga komoditas di pasaran, Kholik turut menyoroti persoalan infrastruktur pertanian, khususnya jaringan irigasi tersier yang banyak mengalami kerusakan. Ia menyebut kondisi tersebut sering kali menjadi kendala bagi petani di daerah.
“Kesediaan air tadi, dari Pemprov juga menyampaikan daya dukungnya sering juga tidak seimbang terutama untuk saluran tersiernya itu yang kondisinya rusak parah,” katanya.
Meskipun kewenangan pengelolaan irigasi tersier berada di tingkat kabupaten/kota, kata dia, kebijakan tersebut tidak selalu sejalan dengan dukungan fasilitas yang memadai.
Ia pun mengaku kecewa melihat kondisi tersebut karena, menurutnya, menunjukkan kurangnya konsistensi kebijakan dalam mendukung sektor pertanian.
“Iya, kewenangannya kabupaten kota, tapi tidak berbareng dengan fasilitasnya. Jadi selalu tidak sinkron, kebijakannya tidak sinkron. Kami terus terang sebagai wakil daerah kecewa dengan kondisi seperti ini,” pungkas Kholik. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
