SEMARANG, beritajateng.tv – Kemiskinan yang menerpa pekerja sektor pertanian dan perikanan menuai sorotan. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sumanto, menyebut daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi di Jawa Tengah didominasi kedua sektor itu.
Hal itu Sumanto ungkap dalam sambutannya pada FGD “Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah” yang berlangsung di Kantor BPKAD Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Selasa, 21 Januari 2025 sore.
Bahkan, kata Sumanto, umur petani termuda yang ia jumpai di lapangan ialah 55 tahun.
“Kemiskinan yang ada di sektor pertanian, perikanan, sektor nelayan, itu sumber daerah kemiskinan, kantong-kantongnya ada di situ. Kalau sekarang disuruh bertani terus, petani milenial katanya, coba turun ke bawah, umur petani yang paling muda itu 55 tahun,” ungkap Sumanto.
BACA JUGA: Tekan Angka Kemiskinan, Ketua DPRD Jawa Tengah Ungkap Upaya “Satu Data”, Begini Kebijakannya
Bukan tanpa alasan, Sumanto mengungkap mengapa generasi muda enggan terjun ke sektor pertanian. Salah satunya adalah penghasilan yang kecil ketimbang bekerja di sektor lainnya.
“Mereka gak tertarik, kenapa? Sebetulnya mereka tertarik, pada dasarnya kita dilahirkan senang bertani, beternak, tapi setiap bertani bertenak rugi. Bertani bertenak penghasilannya setahun sekian dihitung utang bank, setelah utang bank bangkrut,” papar dia.
Jika petani, nelayan, dan peternak mendapat hasil yang cukup, kata Sumanto, orang akan berminat melakoni pekerjaan tersebut.
“Orang berusaha itu kan yang dicari profit, kalau profitnya bagus, maka mereka tidak disuruh pun akan di situ. Kenapa petani muda gak mau? Rugi, sudah panas-panas, gajinya sesasi (sebulan) sejuta penghasilannya, kalau jadi buruh gajinya Rp3 juta, Rp2 juta,” beber dia.
Beri solusi agar petani terhindar dari kemiskinan, Ketua DPRD Jawa Tengah sarankan harga gabah naik
Dalam kesempatan itu, Sumanto memberikan beberapa solusi yang menurutnya bisa menyelamatkan petani dari jurang kemiskinan. Menurutnya, jika harga gabah naik sesuai inflasi, maka kemiskinan akan turun.
“Jika harga gabah naik menjadi Rp5 ribu-Rp6 ribu, maka penghasilan petani naik di rata-rata Rp1,5 juta per bulan. Jika petani sejahtera, sektor lainnya akan tumbuh,” terang Sumanto.
Adapun intervensi yang dapat pemerintah daerah lakukan ialah pemugaran RTLH, program bantuan keluarga miskin, pelatihan UMKM perihal produksi, packaging, dan pemasaran, serta memperbanyak pelatihan digital.
“Arah pengentasan kemiskinan akan lebih terukur, yang lebih utama adalah kepala daerah, kepala daerah maunya apa harus sinkronkan dengan kebijakan yang ada,” terang Sumanto.
Orang muda enggan jadi petani, Sumanto sebut pemerintah harus beri perhatian
Usai FGD berlangsung, Sumanto menanggapi kembali banyaknya anak muda yang enggan jadi petani.
“Mereka harus punya kemauan dan pemerintah memberikan perhatian. Kalau penghasilan mereka lebih tinggi daripada kerja di pabrik, mereka akan bertani, bertani lebih bebas, tidak terijat waktu, kan masalahnya di situ,” jelas Sumanto.
Jika penghasilan dari bertani bisa melebih UMR, Sumanto percaya banyak anak muda yang lebih memilih untuk bertani.
“Kalau penghasilannya cukup, melebihi UMR per bulannya, mereka akan di situ [sektor pertanian],” jelas Sumanto.
Respons Sumanto soal lahan sawah terendam banjir di Jateng
Selain itu, Sumanto turut merespons banjir yang merendam beberapa daerah di Jawa Tengah, seperti Sragen, Pekalongan, hingga Grobogan. Menurutnya, baik banjir maupun kekeringan terus menerpa daerah tersebut setiap tahunnya.
“Itu yang harus kita lakukan, karena banjir itu kan di setiap tahun ada di situ. Bagaimana pemerintah kalau ada banjir seperti itu penanggulangannya apa, minimal satu-dua tahun harus selesai, ini kan berulang,” beber Sumanto.
Oleh sebabnya, ia meminta pemda terkait untuk memikirkan dan menerapkan rancangan dalam menyelesaikan masalah itu.
“Kekeringan ya ada di situ terus, banjir ya ada di situ terus, tapi kan belum selesai, ini harus kita selesaikan rancangannya seperti apa,” pungkas Sumanto. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
