“Kita berharap otomatis meningkatkan pengetahuan bagi calon-calon perempuan. Memberikan pendidikan bagaimana bisa meraih suara yang lebih besar di tahun 2024,” ujarnya.
“Ya, kita berharap kuota 30 persen itu terpenuhi, walaupun menjadi saingan laki-laki, ya, tapi minimal juga harus dipertahankan seperti tahun 2014. Ini trennya menurun, tiga kali pemilu,” imbuh Sumanto.
Ia menambahkan, peningkatan keterwakilan perempuan tidak hanya berkaitan dengan jumlah calon perempuan yang maju dalam pemilu. Menurutnya, peningkatan pengetahuan dan kapasitas menjadi salah satu hal yang perlu diperkuat agar calon perempuan dapat memperoleh dukungan suara.
Tiga dari Lima Komisi DPRD Jateng Dipimpin Perempuan
Di tengah penurunan jumlah anggota legislatif perempuan secara keseluruhan, Sumanto menyebut saat ini tiga dari lima komisi di DPRD Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh perempuan.
Ketiga pimpinan tersebut yakni Ketua Komisi B Sri Hartini, Ketua Komisi D Nur Saadah, dan Ketua Komisi E dr. Messy Widiastuti.
Baginya, kondisi tersebut menunjukkan perempuan tetap memiliki ruang untuk menempati posisi kepemimpinan di lingkungan DPRD Jateng, meski jumlah anggota perempuan secara keseluruhan masih berada di bawah target keterwakilan 30 persen.
“Ini kan lima komisi DPRD provinsi. Tiga komisinya perempuan, ketuanya. Bu Messy, Mbak Sa’idah, Bu Hartini,” tandas Sumanto.
KPPRI Dorong Penguatan Kualitas Perempuan di Dunia Politik
Sementara itu, Ketua Presidium Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) sekaligus Anggota DPD RI dari Sumatera Utara, Badikenita Br. Sitepu, mengatakan penguatan perempuan di bidang politik perlu dilakukan tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas.
Badikenita menuturkan, keberadaan KPP Provinsi Jawa Tengah dapat dimanfaatkan untuk menyusun berbagai program penguatan kapasitas perempuan yang terjun ke dunia politik.
