SEMARANG, beritajateng.tv – Pengecer gas LPG 3 Kg atau elpiji 3 kg di Jawa Tengah diminta untuk mengurus syarat dan berkas menjadi pangkalan.
Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah sedang menggencarkan para pengecer gas LPG 3 Kg untuk berubah menjadi pangkalan. Hal itu terungkap oleh Kepala Dinas ESDM Jawa Tengah, Boedya Dharmawan, saat beritajateng.tv jumpai di kantornya, Senin, 3 Februari 2025 sore.
Boedya menyebut, pendistribusian LPG 3 Kg sesungguhnya harus dipertanggung jawabkan.
“Itu yang sedang kita genjot pengecer untuk jadi pangkalan. [Distribusi gas LPG 3 kilogram] administrasinya harus benar, karena barang subsidi harus ada pertanggung jawaban saat mengeluarkan. Pengecer ini, yang terjadi di lapangan, saat ini di dorong untuk jadi pangkalan,” ungkap Boedya.
Pihaknya pun mengakui jika pengecer memberi masyarakat kemudahan dalam mendapatkan gas elpiji 3 kilogram. Namun, Boedya mengungkap kesulitan bagi pengecer untuk berubah menjadi pangkalan. Salah satunya adalah gas elpiji 3 kilogram bukan satu-satunya bidang usaha yang pengecer tersebut lakoni. Sebagai contoh, Boedya menyebut toko kelontong atau sembako.
“Cuma ada kesulitan, karena mereka sebagai pengecer itu tidak satu bidang sebagai usaha itu [gas elpiji 3 kilogram]. Dia punya usaha lain, misalnya toko kelontong, ini bagian kecil dari usahanya. Kalau jualan ya dia jual rokok, sembako, dan dia menyediakan gas elpiji juga,” terang dia.
Boedya beberkan alasan pengecer enggan jadi pangkalan
Terlebih, dalam hematnya, keuntungan yang pengecer peroleh dari menjual gas elpiji 3 kilogram tak sebanding dengan syarat pengurusan pangkalan.
“Yang menyulitkan pengecer untuk jadi pangkalan adalah dia dituntut, ada kewajiban administrasi seperti mencatat, menjual, dan sebagainya. Ini yang buat pengecer agak sulit kita dorong untuk jadi pangkalan,” ucap Boedya.
