BLORA, beritajateng.tv – Banyak peserta yang kecewa saat perekrutan petugas adhoc Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat Kecamatan di Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
Pasalnya meskipun mendapatkan nilai tinggi di Computer Assisted Test (CAT) dipastikan jatuh saat tes wawancara.
Banyak peserta yang kecewa setelah KPU mengumumkan hasil akhir daripada perekrutan Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) atau petugas adhoc ini.
BACA JUGA: ASN Ramaikan Bursa Pilkada 2024, KPU Jateng: Wajib Mundur saat Mendaftar
Salah satunya Suwardi, saat Pemilu kemarin menjadi ketua PPK di Kecamatan Tunjungan, dan di Pilkada serentak ini ia gagal. Meskipun nilai CAT nya di Kecamatan Tunjungan tergolong paling tinggi.
“Ya namanya manusia kalau rasa kecewa itu ada mas. Sama yang dua itu nilai saya ya jauh. Tapi karena regulasi semua adalah wewenang KPU Blora maka saya terima hasilnya,” ungkap Suwardi, Kamis 16 Mei 2024.
Menurutnya semuanya sudah ia jalani, mulai dari syarat sudah terpenuhi. Pengalaman sebagai penyelenggara Pemilu tidak di ragukan lagi.
Kekecewaan itu tidak hanya di alami oleh Suwardi saja, namun juga oleh Nyunartono, Ketua PPK Kecamatan Blora di Pemilu kemarin
“Kalau nilai CAT ya tidak begitu jelek lah rangking 3. Kalau kecewa ya manusiawi, tapi namnya fenomena sekarang ya gak tau lah,” ujarnya.
Menurutnya ada lima ketua PPK di Pemilu kemarin tidak diterima, meskipun nilai CAT nya tergolong tinggi semua. Misalnya saja Kecamatan Blora, Japah, Tunjungan, Sambong dan Randublatung.
Namun meskipun mereka kecewa, semua itu ada di tangan Komisioner KPU Blora. Mereka hanya bisa menerima keputusan KPU Blora.
Pelantikan petugas adhoc meski banyak yang kecewa
Sementara itu, KPU Blora hari ini, Kamis 16 Mei 2024 melantik sebanyak 80 petugas adhoc tingkat Kecamatan atau PPK untuk penyelenggaraan Pilkada serentak 2024, di gedung Larasati Blora.
Pengambilan sumpah dan janji PPK disaksikan langsung oleh Bupati Blora Arief Rohman, dan jajaran Forkopimda Blora. Arief Rohman berharap kepada PPK yang telah sah dilantik segera menjalankan tugasnya sesuai topuksinya masing-masing.
“Kalau ada ASN dan Perangkat Desa yang ikut PPK, harus ada ijin dari pimpinannya ya”, ungkapnya.
Ketua KPU Blora Widi Nurintan mengatakan setelah pelantikan akan segera melaksanakan tugasnya penuh waktu, karena tahapan Pilkada sudah berlangsung.
“Ada satu ASN yang kita lantik, Supardi di Jepon. Dia ASN di Rembang namun sudah dapat ijin dari pimpinannya. Kalau ASN di Blora tidak ada izin pimpinannya. Pertimbangnya, dia PPK Pemilu kemarin,” jelas Widi.
KPU memastikan PPK untuk Pilkada serentak 2024 ini tidak ada ASN di Blora. Meskipun masih banyak perangkat yang ikut menjadi petugas adhoc KPU tingkat Kecamatan ini. (*).
Editor: Andi Naga Wulan.
