SEMARANG, beritajateng.tv – Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan masyarakat tidak boleh menolak petugas Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang datang melakukan pendataan dari rumah ke rumah.
Penegasan tersebut menyusul masih adanya kekhawatiran sebagian masyarakat terkait keamanan data pribadi hingga dugaan bahwa pendataan akan digunakan untuk kepentingan perpajakan.
Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengatakan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 merupakan amanat undang-undang sehingga membutuhkan partisipasi seluruh masyarakat.
“Tidak boleh, tidak boleh [menolak petugas sensus]. Karena ini adalah amanat undang-undang,” ujar Sonny saat beritajateng.tv jumpai di Lapangan Pancasila Simpanglima Semarang, Kamis, 18 Juni 2026.
BACA JUGA: BPS Pastikan Data Sensus Ekonomi 2026 Aman, Tak Terkait Pajak maupun Investigasi
Meski demikian, Sonny memastikan seluruh data yang masyarakat berikan akan terjaga kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku.
“Dan kami menjamin kerahasiaan. Ini adalah data yang pasti terjamin kerahasiaannya,” tegas Sonny.
Sebagai informasi, BPS sendiri resmi memulai pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 sejak Senin, 15 Juni 2026.
Pendataan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026 dengan menyasar pelaku usaha dari berbagai skala, mulai usaha rumah tangga hingga perusahaan besar.
BPS Pastikan Data Sensus Tak untuk Penggunaan Pajak
Sonny juga menepis kekhawatiran masyarakat yang menganggap data hasil sensus akan digunakan untuk kepentingan penagihan pajak.
Menurut pengakuannya, data yang terkumpul hanya BPS gunakab untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan. Sonny kembali menegaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 tidak memiliki keterkaitan dengan kewajiban perpajakan masyarakat.
“Tidak [untuk pajak]. Makanya rahasia data pasti terjaga. Tidak ada hubungannya dengan pajak,” ujar Sonny.
Minta Masyarakat Waspada Penipuan, Petugas Sensus Dibekali Rompi dan Surat Tugas
Untuk mengantisipasi kekhawatiran masyarakat terhadap potensi penipuan yang mengatasnamakan petugas sensus, BPS membekali seluruh petugas lapangan dengan identitas resmi.
Masyarakat pun dapat meminta petugas menunjukkan identitas sebelum proses pendataan berlangsung.
“Semua petugas kami pendata di lapangan terlengkapi dengan rompi, kartu pengenal dan surat tugas,” jelas Sonny.
Ia mengimbau masyarakat untuk memeriksa kelengkapan identitas tersebut apabila ada petugas yang datang melakukan pendataan.
“Jadi bisa ditanyakan, bisa dilihat dari identitas rompi, kartu pengenal dan surat tugasnya,” ujarnya.
Data Sensus jadi Dasar Penyusunan Kebijakan Ekonomi
Lebih lanjut, Sonny menjelaskan hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan ekonomi.
Menurutnya, pembangunan yang tepat sasaran harus berangkat dari data yang akurat dan berkualitas.
“Semua program pemerintah harusnya mengacu pada data yang berkualitas,” tuturnya.
Melalui sensus tersebut, kata Sonny, pemerintah dapat memetakan kondisi ekonomi secara lebih rinci, termasuk mengetahui sektor-sektor usaha yang menghadapi biaya produksi tinggi.
Data tersebut nantinya dapat menjadi dasar bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menentukan bentuk intervensi yang di perlukan.
“Misalnya kita bisa mengidentifikasi sektor mana yang secara produksi biaya produksinya mahal. Sehingga pemerintah bisa membantu melakukan intervensi, membangun infrastruktur yang tepat sesuai kebutuhan industri, menerapkan kebijakan seperti peraturan gubernur maupun peraturan daerah yang sesuai dengan karakteristik ekonomi daerah tersebut,” papar Sonny.
Jateng Kerahkan Hampir 36 Ribu Petugas Sensus
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyebut pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Tengah melibatkan puluhan ribu petugas.
Luthfi menuturkan, pendataan tersebut penting untuk memetakan potensi ekonomi di seluruh wilayah Jawa Tengah.
“Di Jawa Tengah diterjunkan hampir 36.000 petugas dari BPS untuk melakukan sensus dalam rangka memetakan potensi ekonomi di wilayah kita,” ujar Luthfi.
Mantan Kapolda Jawa Tengah itu mengaku telah menginstruksikan seluruh kepala daerah serta aparatur sipil negara (ASN) di Jawa Tengah untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam sensus tersebut.
“Oleh karena itu sudah saya perintahkan kepada bupati, wali kota dan seluruh ASN di tempat kita untuk menghimbau kepada masyarakat kita, khususnya wirausaha baik UMKM mikro, kecil, menengah termasuk usaha rumah tangga untuk terbuka apa adanya,” katanya.
BACA JUGA: Temui Pemkab Semarang, Komisi X Tekankan Penyelesaian Status Guru dan Sinkronisasi Data BPS
Luthfi menegaskan, data yang masyarakat berikan tidak akan disalahgunakan. Ia berharap hasil sensus dapat menjadi fondasi bagi pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran di masa mendatang.
“Data akan rahasia dan ini semua adalah untuk memberikan suatu investasi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah ke depan. Data kualifikasi ini penting untuk kita agar pembangunan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota bisa selaras. Karena data itu adalah fakta,” pungkas Luthfi. (*)
Editor: Farah Nazila
