SEMARANG, beritajateng.tv — Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) tidak berkaitan dengan kepentingan perpajakan, audit, maupun investigasi. Masyarakat juga diminta tidak khawatir karena seluruh data responden dijamin kerahasiaan dan keamanannya sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kepala BPS Kabupaten Semarang, Dewi Trirahayuni, mengatakan seluruh data yang responden berikan hanya untuk kepentingan statistik dalam pelaksanaan SE2026 dan tidak akan pihaknya sebarluaskan kepada pihak lain.
“Kerahasiaan data terjamin Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik,” tegas Dewi dalam acara Penguatan Komitmen Bersama Menyukseskan SE2026 di The Wujil Resort & Conventions, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Rabu, 17 Juni 2026.
BACA JUGA: Pekerja Jateng 61 Persen Berpenghasilan Tak Tetap, BPS: Musim Panen Dorong Kenaikan Sektor Informal
Menurutnya, seluruh petugas sensus telah mendapat pembekalan pelatihan untuk memperoleh data yang akurat sekaligus menjaga kerahasiaan informasi yang masyarakat sampaikan. Setiap pelanggaran terhadap kerahasiaan data responden dapat terkena sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku.
Pelaksanaan SE2026 di Kabupaten Semarang berlangsung pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Sebanyak 1.065 petugas lapangan diterjunkan untuk melakukan pendataan secara door to door terhadap pelaku usaha di berbagai sektor ekonomi.
Sementara itu, pendataan perusahaan berskala besar melalui metode Computer Assisted Web Interviewing (CAWI) menggunakan tautan digital. Proses pendataan untuk kelompok usaha besar tersebut telah mulai sejak 1 Mei 2026.
Dewi mengajak masyarakat untuk menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan jawaban yang jujur dan sesuai kondisi sebenarnya agar data yang di hasilkan akurat.
“Terima petugas sensus dengan baik, isi data dengan sebenar-benarnya, dan kami menjamin keamanan serta kerahasiaan seluruh data yang di berikan,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Semarang Ngesti Nugraha juga mengimbau masyarakat, khususnya para pelaku usaha mikro hingga perusahaan besar, agar memberikan data yang valid kepada petugas sensus.
BACA JUGA: Temui Pemkab Semarang, Komisi X Tekankan Penyelesaian Status Guru dan Sinkronisasi Data BPS
Menurutnya, data hasil SE2026 akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah maupun nasional, sehingga keakuratan data sangat menentukan kualitas perencanaan pembangunan.
“Berikan data yang akurat dan sebenar-benarnya. Data tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran,” kata Ngesti. (*)
Editor: Farah Nazila
