SEMARANG, beritajateng.tv – Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sumanto, terus menggenjot agar angka kemiskinan di Jateng turun pada tahun 2025.
Hal itu ia ungkap usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertema “Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah” yang berlangsung di Kantor BPKAD Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Selasa, 21 Januari 2025 sore.
Pihaknya pun mengungkap alasan di balik berlangsungnya FGD itu. Salah satunya ialah agar pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2025 tak terlambat seperti tahun sebelumnya. Terlebih, kata Sumanto, angka kemiskinan di Jawa Tengah masih di atas nasional.
“Jadi kalau hari ini kita bicara tentang mengentaskan kemiskinan, sehingga apa yang harus dilakukan tidak seperti tahun lalu, terlambat, karena ini di awal 5 tahun. Kita berikan itu, supaya bisa angka kemiskinan turun; kita kan masih di atas rata-rata nasional,” jelas Sumanto.
BACA JUGA: BPS Sebut Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Tengah Turun 307,9 Ribu: Kenaikan Upah Buruh Berpengaruh
Sumanto menyebut, kemiskinan di Jawa Tengah berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sudah di angka satu digit alias 9,58 persen. Kendati begitu, perlu ada upaya lanjutan untuk menekan angka tersebut.
“Upaya selanjutnya ialah satu data, dari kesimpulan datanya valid, data tentang pangan juga terus terang. Apa yang harus kita lakukan kan bisa kita hitung. Kalau datanya satu data saja, mungkin bisa kita laksanakan sesuai program,” papar dia.
Menurutnya, penyatuan data itu nantinya akan ada sinkronisasi dengan seluruh OPD terkait.
“Ini akan dilakukan sinkronisasi di antara seluruh dinas, seluruh stakeholder yang ada. Makanya yang tadi hadir ada BI, OJK, BPK, dalam rangka evaluasi,” jelas Sumanto.
Sumanto sebut kunci pengentasan kemiskinan di Jateng ada di kabupaten/kota
Saat FGD berlangsung, Sumanto menyebut isu kemiskinan tergolong strategis. Sebab, kata dia, kemiskinan masih menjadi pokok pembicaraan dari tingkat pusat hingga bawah.
“Ini [isu kemiskinan] terus muncul sampai dengan tingkat RT hingga presiden. Eksekusinya bagi provinsi itu yang harus kita tekankan bersama. Sebetulnya kemiskinan ini harus ada koordinasi antara provinsi, pusat, dan kepala daerah,” tegas Sumanto.
Menurutnya, dalam mengentaskan kemiskinan, provinsi adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, yang paling paham soal pemetaan kemiskinan maupun pengentasannya menurut Sumanto ialah pemda.
“Yang paling utama yang tahu medan wilayah di tingkat grassroot ya bupati. Kalau peserta hari ini tidak lapor bupati terpilih ya sia-sia juga, karena kebijakan utamanya ya ada di situ. Kapan kita akan action, action ada di 2026 mestinya, karena anggaran di tahun ini sudah ditetapkan,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
