Terbukti Langgar Etik, Anwar Usman Diberhentikan dari Ketua MK Usai Berkorban untuk Sang Ipar dan Gibran

JAKARTA, beritajateng.tv – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mengeluarkan putusan terkait pelanggaran etik dalam Putusan MK Nomor 90. Putusan MKMK tersebut mengenai kasus Anwar Usman dan delapan hakim konstitusi lainnya yang telah mengubah syarat umur capres-cawapres.

MKMK memutuskan pemberhentian Ketua MK Anwar Usman terkait pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

“Hakim Terlapor (Anwar Usman) terbukti melanggar berat terhadap prinsip ketakberpihakan, integritas, kecakapan, kesetaraan, independensi, dan kepantasan dan kesopanan,” tutur Ketua MKMK, Jimly Asshiddiqie, Selasa, 7 November 2023.

Selain Anwar Usman, MKMK juga memberikan vonis terkait pelanggaran etik kepada hakim lainnya.

BACA JUGA: Bantah Gibran Dapat Privilise atas Putusan MK, Relawan: PDIP Kontraproduktif Jika Tak Biarkan Dia Maju Cawapres

Pertama, vonis terhadap hakim Saldi Isra, yakni tidak terbukti melanggar etik terkait dissenting opinion pada putusan nomor 90, namun terbukti melanggar etik bersama delapan hakim lainnya mengenai pembiaran dan kebocoran informasi RPH. Saldi mendapat sanksi teguran lisan secara kolektif.

Sementara itu, vonis untuk hakim Arief Hidayat yaitu tidak terbukti melanggar etik terkait dissenting opinion, tetapi melanggar Sapta Karsa Hutama dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan terkait pernyataan di ruang publik yang merendahkan martabat Mahkamah Konstitusi.

Arief juga terbukti dalam pembiaran dan kebocoran informasi RPH bersama delapan hakim lainnya, beroleh hukuman dengan teguran tertulis dan lisan secara kolektif.

BACA JUGA: Tegaskan Masih Kader PDIP, Gibran Tanggapi Isu Pindah Partai Usai Keluarnya Putusan MK

Vonis kolektif MKMK terhadap sembilan hakim MK termasuk Anwar Usman

MKMK menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif kepada sembilan hakim, termasuk Anwar Usman, Saldi Isra, Arief Hidayat, Guntur Hamzah, Manahan M. P. Sitompul, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams.

Pelaporan terhadap sembilan hakim ini tertera dalam nomor perkara 5/MKMK/L/10/2023. Laporan itu terlaporkan oleh beberapa pihak seperti PBHI, TAPHI, Advokat Pengawal Konstitusi, Perhimpunan Pemuda Madani, dan Advokat Alamsyah Hanafiah.

MKMK menemukan 11 poin terkait dugaan pelanggaran etik oleh sembilan hakim MK terkait putusan Nomor 90. Beberapa poin penting tersebut ialah termasuk sebagai berikut.

Konflik kepentingan Anwar Usman, yakni tidak mengundurkan diri dalam perkara terkait syarat capres-cawapres yang melibatkan keponakannya, Gibran Rakabuming Raka.

BACA JUGA: Relawan Gibran se-Jateng Akan Gelar Doa Bersama di GOR Jatidiri 17 Oktober, Syukuran Besar Atas Putusan MK

Kemudian, pemberitaan internal yang terbuka, yaitu informasi internal MK menurut dugaan terbocorkan ke publik.

Selanjutnya, pelanggaran proses dan prosedur, ialah Dugaan pelanggaran prosedur dalam registrasi, persidangan, serta lambatnya proses pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Keseluruhan putusan tersebut menggambarkan adanya pelanggaran etik oleh para hakim MK terkait Putusan MK Nomor 90.

Meskipun ada vonis terkait Ketua MK dan beberapa hakim lainnya, MKMK menyatakan ketidakberwenangan untuk menilai putusan Nomor 90 secara langsung. (*)

Editor: Mu’ammar Rahma Qadafi