SEMARANG, beritajateng.tv – Badan Gizi Nasional (BGN) mengaku telah menjatuhkan sanksi kepada banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah akibat pelanggaran tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan ialah pembelian bahan baku, termasuk telur dan daging ayam, di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) yang pemerintah tetapkan.
Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN Tengku Syahdana mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan pembenahan tata kelola SPPG secara nasional memanfaatkan masa libur sekolah.
“Ini momentum kita karena pas waktunya liburan peserta didik. Tentu saja kita melakukan standardisasi tata kelola SPPG di seluruh Indonesia,” ujar Tengku usai rapat lanjutan penyerapan telur dan daging ayam untuk program MBG di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat, 19 Juni 2026.
Ia memastikan, BGN tidak akan membiarkan praktik-praktik yang merugikan peternak maupun mengganggu rantai pasok program MBG.
“Sehingga nantinya kalau ada kejadian-kejadian tadi. Yang ada monopoli, kemudian ada harga di bawah HAP dan sebagainya, itu kita tertibkan,” tegas Syahdana.
BACA JUGA: Peternak Ayam Petelur Jateng Protes Ada Dapur MBG Beli Telur Rp21 Ribu per Kg, Padahal Harga Acuan Pemerintah Rp26.500
Pernyataan Syahdana tersebut muncul usai asosiasi peternak ayam petelur Jawa Tengah mengeluhkan adanya SPPG yang membeli telur dengan harga Rp21 ribu hingga Rp22 ribu per kilogram.
Padahal, harga acuan pembelian telur yang pemerintah sepakati dalam rapat tersebut berada di angka Rp26 ribu per kilogram.
Menanggapi hal itu, Tengku mengakui BGN telah menerima berbagai laporan serupa dari sejumlah daerah. Menurutnya, laporan tersebut kini menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program MBG sebelum tahun ajaran baru kembali berjalan.
“Aduan-aduan itu kita terima semua. Sambil berproses, momentum libur ini kita benahi semua. Apalagi dengan stabilisasi harga, ini menjadi momentum agar semuanya taat dengan juknis yang BGN terbitkan,” terang Syahdana.
Ia menegaskan masa libur sekolah memang sengaja dimanfaatkan sebagai waktu evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG.
Dapur MBG Bisa Kena SP hingga Suspend jika Beli Bahan Pokok di Bawah HAP
Tak cuma itu, BGN juga menyiapkan sanksi bagi yayasan mitra maupun SPPG yang tetap melanggar ketentuan. Syahdana mengatakan peringatan menjadi langkah awal yang akan diberikan sebelum BGN menjatuhkan sanksi yang lebih berat.
“Kalau yayasan, mitra, atau SPPG tersebut tidak aware, maka kita akan memberikan peringatan-peringatan bahkan sampai kita suspend,” katanya.
Ia meyakini, langkah tegas tersebut perlu agar tata kelola MBG semakin baik saat kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung.
“Memang sudah waktunya nanti ketika sekolah masuk, tata kelolanya itu sudah baik,” ujar Tengku.
Saat awak media menanyakan sanksi bagi SPPG yang tetap memainkan harga pembelian bahan baku di bawah HAP, Syahdana kembali menegaskan BGN tidak akan ragu memberikan tindakan.
“Langsung [ditindak]. Tadi saya sampaikan berkali-kali. Kita keluarkan Surat Peringatan (SP) dan terakhir bisa kita suspend,” tegasnya.
BGN Akui Sudah Banyak SPPG Kena Sanksi
Menariknya, Syahdana mengungkapkan sanksi terhadap SPPG bukan hal baru dalam pelaksanaan program MBG. Ia membenarkan BGN telah menjatuhkan sanksi kepada banyak SPPG di berbagai daerah, meski tidak merinci jumlah pastinya.
“Banyak sekali, banyak sekali,” ujar Tengku saat menjawab apakah sudah ada Dapur MBG yang mendapat sanksi atau suspend terkait persoalan tata kelola.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperbaiki rantai pasok program MBG agar manfaat ekonominya lebih merata. Namun ketika ditanya apakah jumlah SPPG yang terkena suspend mencapai ratusan unit, Tengku mengaku tidak membawa data rinci.
“Karena kita ingin melakukan tata kelola rantai pasok untuk peningkatan pemerataan ekonomi dan sinergi ekonomi kerakyatan di seluruh daerah. [Untuk jumlah] Datanya saya tidak pegang,” ucapnya.
BGN Wajibkan Menu Telur dan Ayam Minimal Dua Kali Sepekan
Selain melakukan penertiban tata kelola, BGN bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyepakati penguatan serapan telur dan daging ayam melalui pengaturan menu MBG.
Syahdana mengatakan selama ini terdapat perbedaan pola menu antar-SPPG. Sebagian dapur MBG menyajikan telur dan ayam dua kali dalam sepekan, namun sebagian lainnya hanya satu kali.
“Selama ini per SPPG ada yang menyajikan menu telur dan daging ayam dua kali dalam seminggu, ada juga yang hanya satu kali,” ujarnya.
Sebab itu, seluruh SPPG dan yayasan mitra di Jawa Tengah kini wajib menyajikan menu telur dan daging ayam minimal dua kali dalam seminggu.
“Maka dengan komitmen bersama ini, dalam melakukan stimulus intervensi stabilisasi harga, kita sampaikan kepada seluruh SPPG dan yayasan mitra agar menyajikan menu tersebut minimal dua kali per minggu. Termasuk daging ayam juga,” jelas dia
Kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga membantu menjaga harga komoditas peternakan di tingkat petani dan peternak.
“Dampaknya tentu saja karena kondisi harga telur saat ini masih terkesan turun atau anjlok. Maka dengan intervensi SPPG yang membeli atau menyiapkan menu telur dan daging ayam, harapannya harga komoditas ini kembali terkendali,” katanya.
BACA JUGA: Demo Mahasiswa di Kantor Gubernur Jateng, BEM Undip Tuntut Evaluasi MBG-Hak Petani
Syahdana menambahkan, asosiasi peternak memperkirakan kebijakan tersebut mampu menyerap sekitar 7 hingga 10 persen produksi telur dan daging ayam di Jawa Tengah.
“Otomatis terserap. Bahkan tadi hitung-hitungan dari asosiasi menyebut langkah ini mampu menyerap sekitar 7 sampai 10 persen produksi telur dan daging ayam di Provinsi Jawa Tengah,” tandas Syahdana. (*)
Editor: Farah Nazila
