SEMARANG, beritajateng.tv – Kepala Pusat (Kapus) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI, Jonny P. Simamora, menyoroti posisi Provinsi Jawa Tengah yang luar biasa.
Saat menyampaikan sambutannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelola JDIH Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Rabu, 17 Juli 2024, Jonny menyebut Jawa Tengah merupakan unggulan di Indonesia.
Bahkan, Jonny membandingkan Provinsi DKI Jakarta yang baginya tak seberapa besar dengan Jawa Tengah.
“Sudah mencapai posisi luar biasa Jawa Tengah, karena Jawa Tengah itu unggulan Indonesia. Kalau Jakarta dengan dinamikanya yang luar biasa, tetapi kotanya hanya se-per-berapanya Jawa Tengah,” ujar Jonny.
BACA JUGA: Batas Usia Cagub Minimal 30 Tahun saat Pelantikan, KPU Jawa Tengah Tunggu Perpres Jadwal Pelantikan
Bahkan, dalam kesempatan itu, Jonny menyinggung Jawa Tengah yang ia anggap mampu mendulang kemenangan pada Pemilu 2024.
“Kalau Jawa Tengah dengan kotanya yang luas ini, untuk Pemilu saja ada 35 juta [pemilih] kemarin, maka ada sebutan, ‘Siapa yang unggul di Jawa Tengah, dialah pemenangnya.’ Kan begitu Pak?” ucap Jonny.
Kata Jonny, Jawa Tengah yang kemudian menyusul Jawa Barat ialah bak pemenang. Alasannya, dua provinsi itu menurutnya mampu menentukan pemenang Pemilu, utamanya Pilpres, lantaran jumlah pemilihnya yang sangat banyak.
“Siapa yang unggul di Jateng dan Jabar, dialah pemenangnya,” ucapnya.
Tak banyak warga mengetahui eksistensi JDIH
Lebih lanjut, Jonny menyebut Jawa Tengah hadir sebagai prototipe Indonesia. Ia pun berharap Jawa Tengah mampu menjadi contoh untuk penegakkan hukum maupun dokumentasi hukum.
“Kita berharap penjelasan penegakan hukum dan pengdokumentasian hukum, dan pembudayaan hukum tericpta dengan baik di Jateng,” beber Jonny.
Menurutnya, keberadaan JDIH seharusnya mampu sebagai ruang inovasi. Ia pun mengaku keberadaan JDIH belum begitu tampak.
“Kalau Bapak/Ibu bertanya, kalau saya mencari peraturan perundangan, yang tampil itu website-nya BPK atau peraturan.go.id, tidak apa apa,” ungkap Jonny.
BACA JUGA: Bantah PKB dan PKS Tak Akur, Gus Yusuf: Nyatanya Happy Kok, Kita Banyak Kesamaan
Menurutnya, JDIH bisa benar-benar membantu warga, utamanya penduduk desa, jika terdapat tools atau alat yang meneruskan informasi dari dokumen JDIH langsung kepada mereka.
Sehingga, kata Jonny, perlu publikasi dan sosialisasi JDIH kepada warga segencar mungkin.
“Ambil contoh, dalam waktu dekat kita akan melaksanakan Pemilukada. Tentunya tahapan Pemilukada tidak serta merta diketahui oleh warga, termasuk kita juga. Maka lewat JDIH, di level desa, kabupaten, kota bisa jadi tools untuk sarana sosialisasi,” tandasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
