SEMARANG, beritajateng.tv – Banyak keluhan pedagang Pasar Projo Ambarawa sampaikan kepada DPRD Kabupaten Semarang. Keluhan tersebut terkait dengan banyaknya kios yang tutup, lantai dua sepi pengunjung maupun pedagang punya kios namun masih jualan di pasar pagi.
Menanggapi hal tersebut, akhirnya Komisi B DPRD Kabupaten Semarang menggelar ‘sidak’ di Pasar Projo Ambarawa, Kabupaten Semarang.
Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Semarang The Hok Hiong mengatakan, bahwa ‘sidak’ yang pihaknya lakukan di Pasar Projo Ambarawa ini intinya melihat situasi dan kondisi yang sebenarnya di pasar. Yakni, apakah benar yang pedagang tersebut sampaikan.
“Dalam ‘sidak’ itu, intinya melihat kebenaran yang ada. Dari sini, akan kita kaji dan menentukan langkah yang terbaik. Utamanya, ke depan pedagang akan untung dan masyarakat juga tidak akan tergeserkan,” jelasnya, Jumat, 2 Juni 2023,
Ia pun menambahkan, dengan pedagang untung maka pendapatan asli daerah (PAD) harus dipertahankan atau dapat ditingkatkan.
Politisi Gaek PDI Perjuangan asal Ambarawa ini menegaskan, bahwa penataan pasar di Kabupaten Semarang selama ini tidak pernah sesuai dengan rencana. Contohnya, Pasar Projo Ambarawa ini ke depannya mau bagaimana, hal ini mesti jelas dahulu.
Untuk itu, komunitas pedagang pasar, insransi terkait, Satpol PP, kedinasan perhubungan maupun bagian parkir harus bisa ‘duduk bersama’ membahas persoalan tersebut.
“Akhir-akhir ini, jika siang hari banyak yang ‘komplang’ atau kosong khususnya di Lantai 2 Pasar Projo. Bahkan, strategi belanja masyarakat pun mulai berubah. Seperti belanja ke pasar banyak di pagi hari, masyarakat tidak mau bersusah payah datang ke pasar dan mengandalkan online,” jelas Hok Hiong.
Hok Hiong menambahkan, bahwa kini mulai banyak ada penjualan ke rumah-rumah. Ini semua sangat mempengaruhi pola belanja masyarakat. Intinya, menurut ia, segera saja ada pelaksanakan penataan kembali pasar-pasar secara umum.
Pedagang Pasar Projo Ambarawa Jangan Hanya Jadi ‘Sapi Perah’
‘Lurah’ Pasar Projo Ambarawa Guntur Haristanto menyatakan, bahwa pihaknya mengapresiasi ‘sidak’ yang Komisi B DPRD Kabupaten Semarang lakukan. Hal itu, menurutnya, agar sebagai “wakil rakyat” harus mengetahui secara jelas dengan keadaan yang sebenarnya yang terjadi di pasar tersebut.
“Kami berharap, pasar itu jangan hanya menjadi ‘sapi perah’ belaka. Artinya, jangan hanya dikejar-kejar atau dituntut akan retribusinya saja. Namun, harus ada imbal baliknya yang jelas. Kondisi pedagang sepi, namun dituntut retribusi tetap harus masuk. Dari sini, agar tidak terus menjadi ‘sapi perah’ maka pemerintah harus jelas timbal baliknya untuk pedagang,” ujarnya.
Banyak yang mengatakan bahwa Pasar Projo Ambarawa sekarang sepi, hal ini tidak mutlak untuk diiyakan. Contoh kecil saja, menurut Guntur, bagaimana tidak sepi, masyarakat hendak belok ke pasar saja jalannya sangat sulit.
Hal tersebut jelas berpengaruh. Bahkan, para pedagang mendesak agar pagar pembatas jalan di depan Pasar Projo itu dapat pengelola lepas sehingga akses ke pasar lebih nyaman.
“Bagaimana Pemkab Semarang beserta dinas terkait bersama para pedagang itu dapat mengatasi keruwetan Pasar Projo. Semua dapat dilakukan atau dipecahkan, selama ada timbal baliknya kepada pedagang. Bahkan, kebersamaan antar pedagang juga lebih penting baik pedagang luar dan dalam,” ujar Guntur Haristanto.
Guntur pun menegaskan, sebagai contoh, harus ada batas waktu yang jelas. Menurutnya, jangan sampai dengan pelaksanakan aturan dengan tegas agar tertib, justru muncul ungkapan arogan dan sebagainya.
“Kami tegaskan bahwa ‘tertib itu lebih baik dan biasakan yang benar’,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar Rahma Qadafi
