Jateng

Betonisasi Jalan Majapahit Dikritik, Pemprov Jateng Klaim Sudah Koordinasi-Minta Geser Fasilitas Publik

×

Betonisasi Jalan Majapahit Dikritik, Pemprov Jateng Klaim Sudah Koordinasi-Minta Geser Fasilitas Publik

Sebarkan artikel ini
Hidran Damkar di Majapahit Tercor Proyek Jalan, PDAM Semarang Gerak Cepat Reposisi
Petugas PDAM melakukan reposisi hidran Damkar yang terpendam cor proyek jalan di Jalan Majapahit, Pedurungan, Kota Semarang. (Ellya/beritajateng.tv)

SEMARANG, beritajateng.tv – DPU Binmarcipka Jawa Tengah buka suara perihal betonisasi Jalan Brigjen Sudiarto atau Jalan Majapahit, Kota Semarang, yang dikritik banyak pihak.

Sebelumnya, viral hidran milik Damkar Kota Semarang tertutup cor beton. Setelahnya, halte Bus Trans Semarang terdampak juga oleh pengecoran jalan. Legislator Kota Semarang menilai betonisasi itu belum sepenuhnya memperhatikan dampak terhadap fasilitas publik.

Kepala Bidang (Kabid) Pelaksana Jalan Wilayah Timur DPU Binmarcipka Jawa Tengah, Agus Apriyanto, menegaskan pihaknya sudah merapatkan hal tersebut dengan seluruh pihak sebelum pelaksanaan betonisasi. Termasuk OPD yang fasilitasnya terdampak betonisasi.

“Sudah kami rapatkan sebelumnya, sudah berapa kali itu. Jadi sebelum kami mulai betonisasi, sudah kami rapatkan, yang termasuk itu semua sudah kami rapatkan, ada lima kali lebih. Dan kami survei bareng-bareng itu kok. Kami di awal sudah survei, sudah kami koordinasikan, sudah sosialisasi semua,“ ujar Agus via panggilan WhatsApp, Rabu, 14 Januari 2026.

Tak terkecuali, kata Agus, hidran milik Damkar Kota Semarang yang sempat viral dan menyeret nama Sekretaris Damkar Ade Bhakti.

BACA JUGA: Betonisasi Jalan Majapahit Kena Kritik, Setelah Hidran Kini Halte Trans Semarang juga Terendam Beton

“Termasuk hidran kemarin yang geger ya, Mas Ade Bhakti itu. Kami sudah sosialisasi, sudah kami undang dan koordinasikan semua. Yang punya fasilitas silakan geser,” tegas Agus.

Lebih jauh, Agus menyayangkan polemik yang muncul di publik terkait betonisasi tersebut. Ia menegaskan, sejak awal pihaknya sudah memberi ruang kepada pemilik fasilitas publik untuk melakukan penyesuaian sebelum pengecoran dilakukan.

“Dari awal sudah kami sosialisasikan semua. Yang punya fasilitas itu juga silakan digeser, monggo. Tapi kenyataannya ya begitu, susah banget,” ujarnya.

Perihal keluhan fasilitas publik seperti halte dan hidran pemadam kebakaran yang viral, Agus kembali menekankan bahwa persoalan utama bukan pada pelaksanaan proyek, melainkan pada tindak lanjut pemilik fasilitas.