SEMARANG, beritajateng.tv – DPU Binmarcipka Jawa Tengah buka suara perihal betonisasi Jalan Brigjen Sudiarto atau Jalan Majapahit, Kota Semarang, yang dikritik banyak pihak.
Sebelumnya, viral hidran milik Damkar Kota Semarang tertutup cor beton. Setelahnya, halte Bus Trans Semarang terdampak juga oleh pengecoran jalan. Legislator Kota Semarang menilai betonisasi itu belum sepenuhnya memperhatikan dampak terhadap fasilitas publik.
Kepala Bidang (Kabid) Pelaksana Jalan Wilayah Timur DPU Binmarcipka Jawa Tengah, Agus Apriyanto, menegaskan pihaknya sudah merapatkan hal tersebut dengan seluruh pihak sebelum pelaksanaan betonisasi. Termasuk OPD yang fasilitasnya terdampak betonisasi.
“Sudah kami rapatkan sebelumnya, sudah berapa kali itu. Jadi sebelum kami mulai betonisasi, sudah kami rapatkan, yang termasuk itu semua sudah kami rapatkan, ada lima kali lebih. Dan kami survei bareng-bareng itu kok. Kami di awal sudah survei, sudah kami koordinasikan, sudah sosialisasi semua,“ ujar Agus via panggilan WhatsApp, Rabu, 14 Januari 2026.
Tak terkecuali, kata Agus, hidran milik Damkar Kota Semarang yang sempat viral dan menyeret nama Sekretaris Damkar Ade Bhakti.
BACA JUGA: Betonisasi Jalan Majapahit Kena Kritik, Setelah Hidran Kini Halte Trans Semarang juga Terendam Beton
“Termasuk hidran kemarin yang geger ya, Mas Ade Bhakti itu. Kami sudah sosialisasi, sudah kami undang dan koordinasikan semua. Yang punya fasilitas silakan geser,” tegas Agus.
Lebih jauh, Agus menyayangkan polemik yang muncul di publik terkait betonisasi tersebut. Ia menegaskan, sejak awal pihaknya sudah memberi ruang kepada pemilik fasilitas publik untuk melakukan penyesuaian sebelum pengecoran dilakukan.
“Dari awal sudah kami sosialisasikan semua. Yang punya fasilitas itu juga silakan digeser, monggo. Tapi kenyataannya ya begitu, susah banget,” ujarnya.
Perihal keluhan fasilitas publik seperti halte dan hidran pemadam kebakaran yang viral, Agus kembali menekankan bahwa persoalan utama bukan pada pelaksanaan proyek, melainkan pada tindak lanjut pemilik fasilitas.
“Kalau soal halte dan hidran, dari awal itu sudah kami sosialisasi, sudah kami koordinasikan semua. Cuma pemiliknya yang harusnya menggeser, masa kami yang geser,” pungkasnya.
Legislator Kota Semarang keluhkan betonisasi Jalan Majapahit tak berpihak pada fasilitas publik
Sebelumnya, proyek betonisasi Jalan Brigjen Sudiarto atau Jalan Majapahit yang target rampung pada akhir 2025 menuai sorotan dari DPRD Kota Semarang.
Pekerjaan infrastruktur berskala besar itu dinilai belum sepenuhnya memperhatikan dampak terhadap fasilitas publik. Setelah beberapa waktu lalu viral hidran Damkar tertutup cor beton, kini giliran halte bus Trans Semarang terdampak pengecoran jalan.
Anggota DPRD Kota Semarang, Ali Umar Dhani, menyampaikan keprihatinannya setelah menerima laporan dari warga dan pengguna transportasi umum. Ia menyebut sejumlah halte bus justru menjadi korban dari proyek yang seharusnya meningkatkan kenyamanan mobilitas masyarakat.
BACA JUGA: Hidran Damkar di Majapahit Kena Cor Proyek Jalan, PDAM Semarang Gerak Cepat Reposisi
“Kami menerima banyak laporan dari masyarakat. Ada beberapa halte bus yang terendam akibat pengecoran beton, di antaranya halte di depan SPBU Penggaron, MAN 1 Semarang, Manunggal Jati, serta halte di sekitar Jalan Zebra, baik sisi selatan maupun utara,” ujar Ali, Senin, 12 Januari 2026.
Menurut Ali, betonisasi jalan memang penting untuk meningkatkan kualitas infrastruktur kota. Namun, pelaksanaannya harus direncanakan secara matang agar tidak mengorbankan fasilitas publik yang digunakan setiap hari oleh warga.
“Betonisasi ini bertujuan baik, tetapi jangan sampai justru menyulitkan masyarakat. Halte adalah titik vital bagi pengguna angkutan umum. Ketika halte tergenang beton, otomatis akses naik turun penumpang menjadi tidak nyaman dan berisiko,” katanya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
