Jateng

Buka Suara Soal Sumarjiono dan Sukarjan, Sudewo: Mendukung Saat Pilkada, Tidak Ada Konteks Pengisian Perangkat Desa

×

Buka Suara Soal Sumarjiono dan Sukarjan, Sudewo: Mendukung Saat Pilkada, Tidak Ada Konteks Pengisian Perangkat Desa

Sebarkan artikel ini
sudewo
Terdakwa Bupati Pati nonaktif Sudewo usai sidang pemeriksaan saksi kasus dugaan korupsi pengisian jabatan perangkat desa di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu, 5 Agustus 2026. (Yuni Esa Anugrah/beritajateng.tv)

SEMARANG, beritajateng.tv – Terdakwa dugaan korupsi pengisian perangkat desa, Bupati Pati nonaktif Sudewo, kembali menanggapi keterangan para saksi yang menyebut nama Sumarjiono dan Sukarjan sebagai orang yang teranggap dekat dengannya. Menurut Sudewo, kedekatan tersebut hanya berkaitan dengan dukungan politik saat Pilkada, bukan dalam proses pengisian perangkat desa.

Pernyataan itu Sudewo sampaikan usai sidang lanjutan pemeriksaan saksi di Pengadilan Tipikor Semarang pada Rabu, 5 Agustus 2026.

Menurutnya, persepsi para kepala desa yang menganggap Sumarjiono dan Sukarjan sebagai orang dekatnya tidak serta-merta membuktikan bahwa keduanya memiliki kewenangan mengatur kelulusan calon perangkat desa.

“Dia [saksi] mempersepsikan dekat itu karena Sumarjiono dan Sukarjan mendukung saya pada saat pilkada. Tidak ada konteksnya dengan pengisian perangkat desa,” kata Sudewo kepada wartawan.

BACA JUGA: Teka-teki “Duwuran” di Sidang Sudewo, Saksi Berharap Uang Rp165 Juta Bisa Kembali

Ia menyebut, dalam persidangan para kepala desa juga telah menjelaskan bahwa bupati tidak memiliki kewenangan menentukan siapa yang lulus seleksi perangkat desa.

“Tadi kepala desa pun mengatakan secara jelas bahwa saya sebagai bupati tidak punya kewenangan untuk menentukan lulus atau tidak. Karena lulus dan tidak itu tertentukan dari hasil nilai ujiannya,” ujarnya.

Penentuan Kelulusan Seleksi Perangkat Desa Terlihat dari Nilai Tertinggi

Sudewo menegaskan mekanisme pengisian perangkat desa melalui seleksi sehingga peserta dengan nilai tertinggi yang berhak ternyatakan lulus.

Menurutnya, kepala desa juga tidak mungkin mengabaikan hasil seleksi karena berpotensi memicu penolakan masyarakat.

“Kalau nilai ujiannya tertinggi berarti dia lulus. Kalau yang nilainya tertinggi itu tidak kepala desa lantik tentu akan terjadi kericuhan di desa,” ucapnya.

Ia menambahkan, apabila pemerintah desa mengusulkan peserta dengan nilai tertinggi kepada bupati, maka tidak mungkin bupati justru menunjuk orang lain.

“Kalau desa mengusulkan yang nilai tertinggi kepada bupati, kemudian saya menunjuk yang lain, pasti warga akan demo ke saya. Jadi tidak mungkin. Pasti yang lulus adalah yang nilainya tertinggi,” lanjut Sudewo.