SEMARANG, beritajateng.tv – Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah menegaskan aktivitas penambangan tidak terbukti menjadi penyebab langsung banjir bandang dan longsor di kawasan Gunung Slamet beberapa waktu lalu.
Hasil peninjauan lapangan menunjukkan jarak lokasi tambang dengan titik longsor berada belasan kilometer, sehingga tidak berpengaruh secara langsung.
Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Nur Saadah, menegaskan hal itu usai melakukan peninjauan aktivitas penambangan di Kabupaten Pemalang, menyusul bencana banjir bandang dan longsor yang melanda kawasan lereng Gunung Slamet, meliputi wilayah Kabupaten Tegal, Pemalang, hingga Purbalingga.
“Ini untuk cross check secara langsung bahwa informasi atau laporan yang kami dapatkan bahwa bencana longsor yang terjadi beberapa waktu yang lalu yang disinyalir akibat longsoran dari kegiatan penambangan,” ujar Nur Saadah saat dikonfirmasi via WhatsApp, Kamis, 5 Februari 2026.
Dari hasil pengecekan di lapangan, Nur menyebut lokasi penambangan berada jauh di bawah lereng, sementara titik longsor berada di wilayah atas Gunung Slamet.
BACA JUGA: Lereng Gunung Slamet Rawan Longsor, Curah Hujan dan Kontur Tanah Jadi Pemicu
“Setelah kami cek, penambangan itu berada di bawah. Sementara longsoran atau bencana yang terjadi itu berjarak sekitar antara 11,7 sampai 14 kilometer dari lokasi penambangan,” tutur dia.
Ia menambahkan, jarak tersebut bahkan ada yang mencapai belasan hingga puluhan kilometer, sehingga tidak dapat terkait secara langsung sebagai pemicu longsor.
“Jaraknya ada yang 11,7 kilometer, ada yang 14 kilometer. Itu berarti memang tidak berpengaruh langsung terhadap terjadinya bencana longsor tersebut,” tegasnya.
Selain jarak, Komisi D juga memastikan aktivitas penambangan yang ditinjau telah memenuhi ketentuan perizinan.
“Beberapa proyek penambangan yang para pengusaha lakukan, hari ini kami lihat secara langsung, sudah memenuhi ketentuan dan bahkan izinnya sudah mereka perbarui,” ujar Nur.
