SEMARANG, beritajateng.tv – Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Masjid Agung Madaniyah Karanganyar terus bergulir di Pengadilan Tipikor Semarang. Mantan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Karanganyar, Sunarto, dituntut empat tahun penjara oleh jaksa penuntut umum.
Pembacaan tuntutan tersebut berlangsung dalam sidang pada Selasa, 27 Januari 2026. Jaksa menyatakan Sunarto terbukti menerima aliran dana dari PT MAM Energindo, perusahaan pelaksana proyek pembangunan masjid senilai puluhan miliar rupiah tersebut.
Dalam dakwaan, Sunarto menerima uang Rp500 juta sebagai imbalan untuk meloloskan PT MAM Energindo sebagai pemenang proyek pembangunan Masjid Agung Madaniyah Karanganyar.
“Menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun kepada terdakwa,” tegas jaksa di hadapan majelis hakim.
Selain hukuman badan, Sunarto juga tertuntut membayar denda Rp1 miliar. Jaksa menilai perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian negara serta mencederai kepercayaan publik terhadap proyek pembangunan fasilitas keagamaan.
Dalam persidangan terungkap, Sunarto telah melakukan pengembalian uang hasil tindak pidana korupsi secara bertahap. Terakhir, ia menyerahkan Rp50 juta kepada penyidik Kejaksaan Negeri Karanganyar pada Kamis, 16 Oktober 2025 yang langsung ia setorkan ke rekening penitipan kejaksaan.
Sebelumnya, terdakwa juga telah dua kali mengembalikan uang masing-masing Rp105 juta dan Rp100 juta, sehingga total dana yang ia kembalikan mencapai Rp255 juta.
Meski demikian, jaksa menilai pengembalian tersebut tidak menghapus unsur pidana yang Sunarto lakukan.
Kasus Korupsi Seret 5 Terdakwa, Fee Proyek Masjid Agung Dugaannya Mengalir ke Eks Bupati Karanganyar
Kasus korupsi proyek Masjid Agung Madaniyah Karanganyar ini menyeret lima terdakwa, yakni Direktur Operasional PT MAM Energindo Nasori, Direktur Utama Ali Amri, investor subkontraktor Tri Ari Cahyono, Kepala Cabang PT MAM Energindo Jateng-DIY Agus Hananto, serta Sunarto.
Dalam pembacaan tuntutan di persidangan, jaksa penuntut umum (JPU) menegaskan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.
