SEMARANG, beritajateng.tv – Sebanyak lima tempat pembuangan akhir (TPA) di Jawa Tengah mengalami kebakaran sepanjang musim kemarau di tahun 2023.
Menanggapi hal itu, Pakar Lingkungan asal Universitas Diponegoro (Undip), Sudharto P. Hadi, menyebut saat ini bukan hanya krisis udara bersih saja yang menghantui. Baginya, krisis sampah juga menjadi masalah yang tak boleh luput dari sorotan.
“Kedua krisis ini (ada) di mana-mana, bukan hanya di Jateng, tapi juga di Jogja dan Bandung. Saya kira ini momentum kita untuk memperbaiki pola penanganan sampah,” tutur Sudharto melalui sambungan WhatsApp, Selasa, 3 Oktober 2023 sore.
Menurutnya, krisis sampah terjadi akibat pengelolaan mayoritas TPA di Indonesia masih menerapkan pembuangan terbuka atau open dumping.
BACA JUGA: Helikopter Water Bombing Datang Padamkan Kebakaran TPA Jatibarang
Hal tersebut menyebabkan kapasitas penampungan TPA menjadi lebih cepat penuh ketimbang perhitungan teknis yang semestinya dapat menampung lebih banyak sampah.
“TPA pada umumnya lebih cepat penuh dari umur teknis yang diperkirakan. Artinya, itu memberi pelajaran bahwa pengelolaan TPA kita pada umumnya belum cukup bagus,” tegasnya.
Padahal, lanjut Sudharto, menurut UU Nomor 18 Tahun 2008 yang mengatur pengelolaan sampah di TPA, Indonesia harus menerapkan prinsip controlled/sanitary landfill. Dengan menerapkan sanitary landfill, sampah yang dibuang tidak ditinggal dan dibiarkan di TPA begitu saja.
Sistem itu akan membuat sampah buangan dari truk bakal tertimbun dalam lahan cekung, kemudian terpadatkan dengan alat berat,m dan akhirnya tertimbun lagi dengan tanah.
“Namun yang terjadi kan open dumping (pembuangan terbuka), jadi truk mengangkut dan langsung membuang sampah. Sehingga daya tampungnya cepat terpenuhi,” tuturnya.
Puluhan TPA di Jateng sudah penuh sejak tahun lalu
Belum lagi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jateng mencatat kapasitas penampungan sebanyak 33 TPA di Jateng sudah penuh sejak tahun lalu.
“Kondisi TPA pada umumnya tidak bagus, bau, debu, dan penuh jajaran sampah, Dengan kondisi itu, maka ketika TPA penuh, untuk mencari lokasi baru susah karena ada penolakan dari warga sekitar,” ungkapnya.
Menurutnya, pemerintah mesti tegas dalam menegakkan aturan penerapan sistem controlled/sanitary landfill, sehingga bisa mencegah bencana seperti kebakaran.
BACA JUGA: Kebakaran TPA Jatibarang, WALHI Jateng: Sistem Mitigasi Masih Lemah
“Kalau masih banyak TPA yang open dumping itu kan pelanggaran. Jadi ini momentum kita untuk memperbaiki, sudah saatnya pengelolaan TPA dengan prinsip sanitary landfill,” tegasnya.
Lebih lanjut, masyarakat juga perlu berperan aktif dalam pengurangan sampah dengan memilah sampah di tingkat TPS. Salah satunya yakni dengan memanfaatkan sampah organik jadi pupuk. Baginya, itu turut mengurangi beban dari hulu sampai TPA.
“Harus ketat saat warga sudah memilah organik dan anorganik, saat truk mengangkut juga harus pilah. Jadi pengelolaan mulai dari hulu, tengah di TPS, hilirnya di TPA,” tandasnya. (*)
Editor: Mu’ammar Rahma Qadafi
