SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah akhirnya menjelaskan alasan tidak mengirim perwakilan untuk menemui massa dalam rangkaian demonstrasi mahasiswa yang berlangsung sejak Jumat, 12 Juni 2026 hingga Senin, 15 Juni 2026 di Kota Semarang.
Padahal, dalam beberapa aksi tersebut, mahasiswa dari berbagai kampus menyuarakan sejumlah tuntutan terkait kebijakan pemerintah pusat, mulai dari kenaikan harga BBM non-subsidi, polemik Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga pengesahan Undang-Undang Polri.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin, mengatakan sebagian besar tuntutan yang mahasiswa sampaikan merupakan isu nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Karena itu, menurutnya, Pemprov Jawa Tengah memilih fokus mengawal aspirasi tersebut agar tersampaikan ke pemerintah pusat.
BACA JUGA: Sindir Indonesia Sedang Susah, Mahasiswa Semarang Cosplay Orang Gila dan Ledek Prabowo ‘10 + 6 = 17’
“Karena kita melihat bahwa itu ԁilakukan serentak semuanya ya, bukan hanya di Jawa Tengah. Dan kami semuanya sudah kami tampung. Kami tinggal kawal aja ke pemerintah pusat,” ujar Gus Yasin usai Rapat Paripurna DPRD Jawa Tengah di Gedung Berlian, Kota Semarang, Rabu, 17 Juni 2026.
Gus Yasin menuturkan, pemerintah provinsi sejak awal telah memetakan tuntutan yang mahasiswa sampaikan untuk menentukan mana yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan mana yang menjadi ranah pemerintah pusat.
“Kalau Pemerintah Jawa Tengah sendiri, kami melihat apa aksi-aksi yang ԁilakukan oleh mahasiswa. Kami petakan mana yang menjadi tuntutan untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, baik itu untuk eksekutifnya, untuk legislatifnya, apa yang perlu kami kawal. Kami akan mengawal itu semua, kami akan mendengarkan semuanya,” jelasnya.
Pemprov Sebut Pemerintah Pusat Sudah Terima Aspirasi Mahasiswa
Gus Yasin menilai tuntutan mahasiswa sebenarnya telah sampai ke pemerintah pusat. Bahkan, kata ԁia, pemerintah pusat juga sudah membuka ruang ԁialog dengan para demonstran.
