SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama pelaku usaha peternakan dan Badan Gizi Nasional (BGN) menyepakati menu telur dua kali dan daging ayam dua kali dalam sepekan untuk penerima manfaat MBG di Jawa Tengah.
Kesepakatan tersebut muncul dalam rapat lanjutan penyerapan telur dan daging ayam untuk program MBG yang berlangsung di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat, 19 Juni 2026.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen alias Gus Yasin mengatakan kesepakatan tersebut berlaku bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di Jawa Tengah.
“Yang pertama, seperti saya sampaikan, ini kita rapat lanjutan. Kita membahas yang pertama adalah menu MBG di Jawa Tengah, yang kedua pasokan makanan SPPG di Jawa Tengah,” ujar Gus Yasin usai rapat.
Gus Yasin menuturkan, seluruh pihak telah menyepakati komposisi menu yang akan menjadi acuan pelaksanaan MBG di Jawa Tengah.
“Menu kita sudah sepakat bahwa satu minggu itu menunya telur dua kali, daging ayam dua kali. Itu sudah ada kesepakatan, maka SPPG-SPPG yang ada di Jawa Tengah harus menaati ini,” tegasnya.
SPPG Wajib Beli Telur dan Ayam dari Jawa Tengah
Selain menyepakati menu, rapat tersebut juga menghasilkan komitmen agar SPPG memprioritaskan pembelian bahan pangan dari peternak dan pelaku usaha lokal Jawa Tengah.
Menurut Gus Yasin, kebijakan tersebut bertujuan agar perputaran anggaran MBG turut menggerakkan ekonomi daerah.
“Yang kedua, SPPG yang ada di Jawa Tengah harus membeli pasokan makanan itu dari Jawa Tengah. Baik itu yang dikelola oleh koperasi maupun asosiasi, termasuk asosiasi petelur maupun daging ayam,” ujarnya.
BACA JUGA: Peternak Ayam Petelur Jateng Protes Ada Dapur MBG Beli Telur Rp21 Ribu per Kg, Padahal Harga Acuan Pemerintah Rp26.500
Pihaknya mengatakan kesepakatan tersebut telah dituangkan dalam dokumen komitmen bersama yang akan disebarluaskan kepada seluruh SPPG di Jawa Tengah.
“Insyaallah ini akan kita kirim ke Satgas Percepatan Program MBG di kabupaten/kota dan kita edarkan juga ke SPPG-SPPG yang ada di Jawa Tengah,” katanya.
Ia menyebut, Aadapun langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Jawa Tengah untuk melindungi petani dan peternak lokal.
“Pak Presiden instruksinya program ini selain memberikan kualitas sumber daya manusia ke depannya baik, juga harus menumbuhkan ekonomi di daerah. Itulah kunci kenapa kami melakukan komitmen ini, melindungi para petani kita, peternak kita yang ada di Jawa Tengah,” jelasnya.
Pemprov Tetapkan Acuan Harga Telur dan Ayam untuk MBG
Dalam kesempatan itu, Gus Yasin juga menegaskan seluruh pihak harus mematuhi harga acuan yang telah disepakati dalam program MBG.
Baginya, kepatuhan terhadap harga acuan penting untuk menjaga stabilitas usaha peternakan di Jawa Tengah.
“Itu juga ada kesepakatannya, harga acuan pemerintah itu harus ditaati. Sehingga harga telur di Jawa Tengah ini benar-benar bisa kita kendalikan,” ujarnya.
Ia menegaskan, perlindungan tidak hanya berlaku bagi komoditas yang masuk ke dapur MBG, tetapi juga bagi peternak dan pelaku usaha secara keseluruhan.
“Karena kami juga tadi menyampaikan, bukan hanya yang disetorkan ke SPPG saja, tetapi kami juga melindungi harga telur maupun ayam yang ada di Jawa Tengah,” kata Gus Yasin.
Untuk saat ini, harga acuan yang tersepakati berada di angka Rp26 ribu per kilogram untuk telur dan Rp35 ribu per kilogram untuk daging ayam.
“HAP untuk telur kita Rp26 ribu, untuk ayam Rp35 ribu,” ujarnya.
Pemprov Selidiki Keluhan Dapur MBG yang Beli Telur di Bawah Harga Acuan
Dalam rapat tersebut, perwakilan peternak juga menyampaikan keluhan terkait pembelian telur oleh beberapa SPPG yang disebut masih berada di bawah harga acuan pemerintah.
Menanggapi hal itu, Gus Yasin mengaku telah menerima laporan dari berbagai pihak dan akan melakukan penelusuran lebih lanjut. Gus Yasin pun membenarkan laporan tersebut tidak hanya datang dari peternak, tetapi juga dari pihak pengelola program MBG.
“Tadi sudah disampaikan bahwa ada kemungkinan-kemungkinan itu. Kami juga mendengarkan tadi dari KPPG (Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi) ya. Dari KPPG melaporkan bahwa di SPPG pembeliannya sekian,” kata Gus Yasin.
Namun di sisi lain, kata dia, peternak dan asosiasi juga menyampaikan adanya pembelian telur dengan harga di bawah ketentuan pemerintah.
“Tetapi kita juga mendengarkan dari peternak petelur, dari asosiasi maupun di koperasi, ternyata ada pembelian di bawah harga acuan pemerintah. Nah, ini yang harus kita selidiki,” imbuh Gus Yasin.
Dapur MBG yang Tak Ikuti Aturan Bisa Kena Sanksi
Gus Yasin menegaskan Pemprov Jawa Tengah tidak ingin terburu-buru menyalahkan pihak tertentu sebelum proses penelusuran selesai. Meski demikian, ia meminta seluruh pihak memegang komitmen yang telah tersepakati bersama dalam rapat tersebut.
Ia menuturkan, peternak maupun asosiasi telah menunjukkan komitmen untuk mendukung program MBG. Karena itu, pelaksanaan di lapangan juga harus berjalan sesuai kesepakatan.
“Ke depan kami tidak pengin menyalahkan siapapun, yang penting adalah kita komitmen. Dari peternak dan asosiasi pedaging petelur itu sudah komitmen, ke depan jangan ada seperti ini lagi. Itu yang penting,” terang Gus Yasin.
BACA JUGA: Bantah Dana MBG Mandek, BGN Jateng: Bukan Tak Cair, Kepala SPPG Kadang Telat Lapor
Ia juga mempersilakan masyarakat maupun pelaku usaha melaporkan apabila menemukan SPPG yang tidak membeli bahan pangan dari peternak lokal Jawa Tengah.
“Ya nanti laporkan saja. Dan dari BGN juga berkomitmen itu akan ada teguran-teguran,” pungkasnya. (*)
Editor: Farah Nazila
