SEMARANG, beritajateng.tv – Publik heboh oleh video di media sosial yang menampilkan ASN asal Kabupaten Boyolali. Dalam video itu, ASN tersebut mengaku beroleh perintah untuk memenangkan PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo. Terkait hal itu, Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana, angkat bicara.
Atas kejadian itu, Nana Sudjana meminta ASN untuk hati-hati dalam bertindak. Lantaran, menurutnya, gerak-gerik ASN ini tengah menjadi sorotan menjelang Pemilu 2024.
“Maka saya minta hati-hati kita berbicara, kemudian saat kita menyampaikan terkait dengan masalah pemilu, karena itu sensitif. Orang dengan mudah memviralkan, kadang juga mereka bisa mencuri-curi kesempatan, kemudian memviralkan,” ujar Nana, Rabu, 15 November 2023.
Nana lantas melimpahkan kasus itu ke Bawaslu Jateng. Kendati demikian, pihaknya mengaku telah mengerahkan satuan tugas untuk melakukan pengecekan di lapangan.
“Itu nanti mungkin lebih akan mengarah ke Bawaslu, bukan tugas kita itu. Tetapi kita pun ada tim satuan tugas untuk melakukan pengecekan atau penyeledikan apakah itu betul atau tidak, tapi itu kan urusannya Bawaslu karena berkaitan dengan kampanye,” bebernya.
Menjelang Pemilu 2024, pihaknya bekerja sama dengan berbagai pihak seperti TNI/Polri, KPU, Bawaslu, dan instansi lainnya. Khusus untuk patroli cyber, Nana mengungkap Diskominfo Jateng berperan dalam melakukan pemantauan terhadap jajaran ASN di media sosial.
“Dalam hal masalah pemantauan itu kita ada Kominfo Jateng yang akan terus memonitor terkait perkembangan yang berkaitan dengan masalah cyber,” sambungnya.
Terkait upaya khusus perihal kecurangan, Nana menegaskan hadirnya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang siap untuk memproses pelanggaran ASN.
“Kalau itu dari ASN ada kecurangan dan keterlibatan, kita ada BKD kan, itu akan kita proses,” paparnya.
Lebih lanjut, Nana menegaskan agar ASN harus lebih profesional untuk memberikan layanan dan representasi kepada masyarakat. Menurutnya, ASN yang melakukan pelanggaran disiplin maupun pidana merupakan oknum.
“ASN harus menghindari pelanggaran yang tidak perlu. Ada pelanggaran yang ASN lakukan yakni disiplin dan pidana, itu kami anggap sebagai oknum dan semuanya akan kita proses dengan aturan yang ada. ASN ke depan harus lebih baik,” tandasnya.
BACA JUGA: Soal Larangan Pose Foto ASN Pemprov Jateng Jelang Tahun Politik, Begini Tanggapan BKD
Video viral ASN Boyolali terlibat politik praktis
Sebagai informasi, telah beredar sebuah video di media sosial yang menurut dugaan ialah seorang pegawai ASN Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Pihaknya mengaku beroleh perintah untuk memenangkan PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo.
Dalam video berdurasi 1 menit 45 detik itu, seorang wanita bercerita bahwa ia mendapat perintah dari pimpinan untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan PDIP dalam Pilpres 2024. Video itu terunggah di akun TikTok @aseppratama01_ pada Selasa, 14 November 2023.
“Nek (kalau) itu sudah jadi rahasia umum, sih, Mas, diarahkan untuk memenangkan PDIP dan memilih Ganjar,” ujarnya saat berbincang dengan seseorang di warung makan, seperti yang tampak dalam video tersebut.
Namun, tak terlihat jelas wajah pegawai ASN serta identitasnya dalam video tersebut. Wanita itu tampak mengenakan seragam dinas yang di lengannya terdapat logo Pemkab Boyolali.
Lebih lanjut, ia mengaku instruksi untuk memenangkan PDIP dan Ganjar Pranowo tersebut datang dari pimpinan satuan kerja. Instruksi ini juga menurut dugaan berasal dari Bupati Boyolali.
BACA JUGA: Temukan Tiga Pelanggaran Pemilu di Kota Semarang, Bawaslu Jateng: ASN Berfoto Pakai Baju Partai
“Kalau saya dengar dari teman-temanku banyak yang dipungut biaya sumbangan sama menangkan calon PDIP. Itu sih dari pimpinan satuan kerja. Biasanya yang instruksikan menurutku biasanya Bupati, karena dia yang punya kuasa di Boyolali,” bebernya.
Ia menyebut bahwa pegawai ASN di Pemdes di Boyolali bahkan sudah terpetakan siapa saja yang tidak akan menolak instruksi untuk memilih Ganjar dan PDIP.
“Biasanya ASN PPPK sama pegawai Pemdes itu dijatah mana yang bisa diarahkan mana yang tidak bisa serius, yang pembangkang,” terang wanita tersebut.
Tidak hanya itu, ia juga menceritakan bahwa yang tidak menaati perintah atasan terancam akan kena mutasi. ASN diancam dipindah ke wilayah kerja yang jauh dari rumah.
“Kalau yang membangkang itu kena sanksi, biasanya PNS, PPPK itu mutasi di daerah kecamatan atau desa yang jauh dari rumahnya,” bebernya. (*)
Editor: Mu’ammar Rahma Qadafi
