Jateng

Profesor Kanada Asal Indonesia Kritik Ajakan Wapres Gibran Pakai AI: Suram-suram Seram

×

Profesor Kanada Asal Indonesia Kritik Ajakan Wapres Gibran Pakai AI: Suram-suram Seram

Sebarkan artikel ini
Gibran AI
Prof. Merlyna Lim usai menghadiri diskusi dan bedah buku di Teater FISIP Undip, Kota Semarang, Rabu, 7 Mei 2025. (Made Dinda Yadnya Swari/beritajateng.tv)

SEMARANG, beritajateng.tv – “Suram” dan “seram”, dua kata yang profesor asal Indonesia sekaligus Ketua Riset Kanada Bidang Media Digital dan Masyarakat Global, Merlyna Lim, lontarkan saat menanggapi ajakan Wapres RI Gibran Rakabuming Raka untuk menggunakan AI.

Putera sulung Presiden RI ke-7 itu gencar sekali mengajak generasi muda untuk menggunakan AI di dunia kreatif. Bukan tanpa alasan, kampanyenya bersama Presiden Prabowo Subianto pun tak luput dari masifnya penggunaan AI.

Saat beritajateng.tv jumpai di Ruang Teater FISIP Universitas Diponegoro (Undip) pada Rabu, 7 Mei 2025, Merlyna menyebut perlunya regulasi atau aturan penggunaan AI di bidang politik.

“Suram-suram seram ya, idealnya sih kita ada regulasi [penggunaan AI], terutama dalam ranah politik,” ungkap Merlyna.

BACA JUGA: Literasi Politik Rendah, Gen Z Jadi Sasaran Empuk Kampanye Algoritmik di Asia Tenggara

Dalam kegiatan Pemilu, Merlyna membandingkan aturan penggunaan dana kampanye di media sosial antara Amerika Serikat dan Kanada. Di Kanada, Merlyna menyebut ada aturan terkait penggunaan dana kampanye.

Berbanding terbalik dengan Amerika Serikat. Kata Merlyna, tak ada aturan yang membatasi dana kampanye dengan media sosial di AS yang menyebabkan konten kampanye di negeri Paman Sam itu begitu masif.

“Kenapa di Kanada tidak sehancur di Amerika permainan money politic-nya misalnya? Karena ada regulasi, misalnya spending terbesar itu untuk Pilpres segini dan kecil segini. Di Amerika tidak ada batasnya. Ya kan? Ini kan auditnya harus ada,” sambungnya.

Tak seharusnya politisi beriklan di medsos

Lebih lanjut, Merlyna yang juga menulis buku Social Media and Politics in Southeast Asia itu turut menyoroti politik algoritma media sosial yang mampu memanipulasi warga Asia Tenggara, tak terkecuali Indonesia.

Oleh karenanya, ia menilai penting untuk meluncurkan regulasi terkait iklan politik di media sosial. Bahkan, dalam hematnya, tak seharusnya politisi beriklan di media sosial untuk kepentingan politis semata.

BACA JUGA: Profesor Belanda Sebut Semua Capres Condong ke Bos Sawit, Kebijakan Mendatang Lagi-Lagi Tak Pro Warga?

“Yang kedua, harus ada regulasi dari sisi ini. Iklan politik itu harusnya beda sama iklan tempe penyet, gitu kan? Kalau jualan ya tidak apa-apa,” tuturnya.

“Tapi kalau politik kan seharusnya tidak beriklan ya. Karena kalau politik boleh beriklan, akhirnya hanya uang yang driving itu,” pungkasnya. (*)

Editor: Mu’ammar R. Qadafi

Simak berbagai berita dan artikel pilihan beritajateng.tv dengan bergabung ke saluran kami.

Gabung Channel WhatsApp