Hukum & Kriminal

Chiko Porno AI Divonis 1 Tahun Bui, Kuasa Hukum Korban: Denda Rp2 M Tak Setara Subsider Kurungan

×

Chiko Porno AI Divonis 1 Tahun Bui, Kuasa Hukum Korban: Denda Rp2 M Tak Setara Subsider Kurungan

Sebarkan artikel ini
Vonis Chiko
Tim kuasa hukum korban, Reza Alfiawan Pratama (kiri) dan Bagas Wahyu Jati (kanan), usai sidang putusan terdakwa Chiko dalam kasus penyalahgunaan konten asusila berbasis teknologi AI di Pengadilan Negeri Semarang, Kamis, 5 Maret 2026. (Yuni Esa Anugrah/beritajateng.tv)

SEMARANG, beritajateng.tv – Tim kuasa hukum korban dari kasus penyalahgunaan konten asusila berbasis teknologi Artificial Intelligence (AI) menanggapi putusan terdakwa. Dalam sidang putusan pada Kamis, 5 Maret 2026, Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan vonis 1 tahun penjara kepada terdakwa Chiko Radityatama Agung Putra. Putusan tersebut lebih tinggi dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut 7 bulan penjara.

Tim kuasa hukum korban, Reza Alfiawan Pratama, menyatakan bahwa unsur tindak pidana pornografi dalam perkara ini majelis hakim nyatakan terbukti. Namun demikian, pihak korban tetap menyayangkan sejumlah pertimbangan dalam putusan tersebut.

“Telah majelis hakim bacakan putusan pada perkara Chiko terkait pornografi. Perbuatannya berarti terbukti. Hakim memutus satu tahun, sementara tuntutan jaksa tujuh bulan,” ujar Reza usai sidang putusan di Pengadilan Negeri Semarang pada Kamis, 5 Maret 2026.

Selain pidana penjara, hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp2 miliar dengan ketentuan apabila tidak terbayar ganti kurungan selama 15 hari. Menurut Reza, besaran denda tersebut sekilas terlihat berat, namun tidak sebanding dengan lamanya subsider kurungan.

“Memang terlihat wow Rp2 miliar, tapi ternyata pengganti kurungannya 15 hari. Seharusnya dengan nilai sebesar itu, kalau melihat putusan-putusan lain, bisa saja enam bulan atau tambahan sembilan bulan atau satu tahun. Itu yang membuat kami kecewa,” jelasnya.

BACA JUGA: Chiko Terdakwa Kasus Konten Asusila AI Kena Vonis 1 Tahun Penjara, Tambah Denda Rp2 Miliar

Reza juga menyoroti pertimbangan hakim yang memasukkan unsur perdamaian sebagai salah satu faktor dalam menjatuhkan putusan. Padahal, menurutnya, perdamaian tersebut tidak pernah terjadi secara sah.

“Perdamaian itu tidak pernah terjadi, ya cacat hukum lah. Kesepakatannya [permintaan maaf] seharusnya di hadapan siswa-siswa SMAN 11 Semarang, namun itu tidak terjadi. Kami juga menduga bahwa pembuatan kesepakatan itu dalam tekanan,” tegasnya.