SEMARANG, beritajateng.tv – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah menegaskan tidak ada lagi mekanisme penangguhan pembayaran upah minimum pada 2026. Artinya, seluruh perusahaan wajib membayar upah pekerja sesuai upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2026 yang berlaku.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah, Ahmad Aziz, menyebut kebijakan penangguhan upah minimum yang pernah berlaku di tahun-tahun sebelumnya kini sudah tak lagi ada.
“Sekarang tahun 2026 tidak ada penangguhan. Dulu ada penangguhan, benar-benar tidak membayar sesuai upah minimum yang berlaku. Sekarang sudah tidak ada,” ujar Aziz saat beritajateng.tv jumpai di kantornya, belum lama ini.
BACA JUGA: Sentil Rencana Apindo Gugat UMP Jateng ke PTUN, Serikat Buruh: Upah 2026 Saja Jauh dari Hidup Layak
Aziz menjelaskan, pada masa lalu penangguhan memungkinkan perusahaan menunda pembayaran upah minimum dengan ketentuan selisih upah wajib dibayarkan di kemudian hari. Namun mekanisme tersebut tidak lagi terakomodasi dalam regulasi ketenagakerjaan saat ini.
“Dulu penangguhan itu hanya menangguhkan pembayarannya. Kalau selisihnya misalnya Rp50 ribu, nanti harus bayarkan. Sekarang itu sudah tidak ada,” katanya.
UU Cipta Kerja Hapus Penangguhan, UMK 2026 Wajib Bayar Penuh
Aziz menegaskan, penghapusan penangguhan merupakan konsekuensi dari berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Filosofi yang dibangun dalam regulasi tersebut menempatkan upah minimum sebagai batas terendah yang wajib dipenuhi perusahaan.
“Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, mekanisme penangguhan sudah tidak ada. Filosofinya jelas, upah minimum itu adalah upah paling rendah yang wajib terlaksana,” tegasnya.
Ia menilai, pengaturan tersebut penting untuk memberikan kepastian perlindungan upah bagi pekerja. Sebab, selama ini upah minimum kerap menjadi satu-satunya acuan pengupahan di banyak perusahaan.
“Kalau kita bilang upah minimum hanya untuk pekerja kurang dari satu tahun, lalu bagaimana dengan yang masa kerjanya di atas satu tahun? Maka ada kewajiban perusahaan membuat dan menerapkan struktur skala upah,” ujarnya.
